Wanita dalam Pembangunan Nasional: Masalah dan Solusi

Oleh : Anggita Utomo, Ilmu Ekonomi 2017, Staf Departemen Kajian dan Penelitian HIMIESPA 2018

Indonesia merupakan negara dengan penduduk pria relatif lebih banyak ketimbang penduduk wanita. Di Indonesia sendiri masih terjadi ketimpangan gender yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2015, IPG menunjukkan angka 92,74. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan ke 6 dari 8 negara ASEAN (Kemenpppa, 2015). Artinya, dibandingkan negara tetangganya, pencapaian pembangunan antargender di Indonesia masih tergolong rendah.

IPG dinyatakan dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wanita terhadap pria untuk mengetahui tingkat kesenjangan antargender. Jika nilainya 100, artinya terjadi kesetaraan sempurna. Sebaliknya, jika nilainya 0 maka terjadi ketimpangan sempurna. Ketimpangan IPG dapat diartikan secara sederhana bahwa penduduk pria lebih mudah mengakses hasil pembangunan negara dibandingkan dengan penduduk wanita, sehingga taraf hidup wanita lebih buruk daripada pria (UNDP, 2016). Dengan demikian, permasalahan ketimpangan ini perlu segera diatasi.

Selaras dengan itu, di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tercantum bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu komponen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Maka dari itu, meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia juga berarti meningkatkan kemampuan dan kualitas manusia Indonesia, untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan (IISD, 2015). Hal tersebut membuktikan bahwa kesetaraan taraf hidup antargender perlu untuk dicapai.

Aspek – aspek dalam IPG

Komponen IPG terdiri dari berbagai aspek kelayakan hidup manusia. Aspek pertama adalah kesehatan yang dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut BPS, AHH dinilai mampu menjadi representasi kesehatan masyarakat Indonesia karena mampu melihat rata-rata usia penduduk. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa AHH hanya merupakan salah satu dari banyak tolak ukur kesehatan di Indonesia.

Aspek berikutnya, yaitu pendidikan. Indeks pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS menunjukkan peluang anak usia tertentu (umumnya 7 tahun) untuk terus melanjutkan jenjang pendidikannya. Indikator ini mencerminkan capaian pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan kemudahan akses belajar atau bisa disebut sebagai capaian pendidikan jangka pendek. Sedangkan RLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun masyarakat Indonesia usia tertentu (umumnya di atas 15 tahun) untuk menempuh pendidikan formal. Berbeda dengan HLS, RLS dilihat sebagai indikator capaian pendidikan jangka panjang yang menunjukkan pencapaian pemerintah dalam mempertahankan fasilitas dan kemudahan akses pendidikan

Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah kelayakan hidup. World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa indikator kelayakan hidup antargender dilihat dengan pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan atau daya beli (PPP/Unit). Dengan akumulasi dari ketiga aspek ini, maka didapat IPM wanita dan IPM pria yang kemudian dibandingkan untuk mendapatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Kondisi Indonesia Terkini

Di Indonesia, bila ditinjau dari aspek kesehatan, wanita relatif lebih sehat daripada pria. AHH penduduk pria dari tahun 2012 ke tahun 2015 ada di angka 68 sampai 69 tahun, sedangkan untuk AHH wanita cenderung konstan di atas 72 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup penduduk wanita lebih panjang dibanding penduduk pria.

Grafik 1. Angka Harapan Hidup Wanita dan Pria Tahun 2012 – 2015

 

 

 

 

 

Diolah dari BPS (2015)

 

Ket
X: tahun

Y: Usia

Kemudian, dilihat dari aspek pendidikan, wanita dan pria memiliki perbedaan capaian pendidikan yang kecil. Dari grafik HLS, dapat diketahui bahwa wanita cenderung memiliki peluang bersekolah lebih lama dari pria. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hambatan khusus bagi pria maupun wanita Indonesia untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Faktor yang mendukung minimnya hambatan tersebut adalah pengesahan peraturan pemerintah wajib belajar 12 tahun. Dampaknya, penduduk di Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan kurang lebih 12 tahun atau setidaknya sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, kenyataan mengindikasikan bahwa umumnya penduduk pria mengenyam pendidikan sedikit lebih lama dibanding wanita, dilihat dari perbedaan RLS-nya. Artinya, wanita umumnya hanya menikmati bangku sekolah selama kurang lebih 7 tahun. Tidak jauh dari itu, pria mengenyam pendidikan selama kurang lebih 8 tahun, setahun lebih lama dari wanita.

Perbedaan besar antara HLS dan RLS menunjukkan bahwa kemudahan akses pendidikan, seperti program wajib belajar 12 tahun, tidak berjalan sesuai kehendak karena terdapat hambatan yang menyebabkan rata-rata lama sekolah masyarakat hanya berkisar 7-8 tahun saja. Salah satu hambatannya adalah beban ekonomi. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah sehingga memutuskan untuk putus sekolah dan bekerja.

Aspek terakhir yaitu daya beli masyarakat. Indonesia memiliki perbedaan daya beli masyarakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, daya beli penduduk pria sekitar 15 USD, sedangkan penduduk wanita hanya sekitar 7 USD (World Bank, 2015). Artinya adalah penduduk pria rata-rata mampu membayar sebuah komoditas kurang lebih 2 kali lebih banyak ketimbang wanita.

Sayangnya, Indikator PPP/Unit tidak bisa menunjukkan bagaimana situasi pekerja wanita dan pekerja pria secara spesifik, seperti produktivitas kerja, spesifikasi kerja, profesionalitas dan faktor kualitatif lainnya. Indikator PPP/Unit memperhitungkan inflasi dan pendapatan masyarakat semata-mata untuk menunjukkan kuantitas kerja dari segi pengeluaran konsumsi atau daya beli saja. Dari indikator tersebut, kita mengetahui bahwa perbedaan daya beli ini dapat menunjukkan bahwa umumnya pria mendapatkan upah lebih besar sehingga memiliki daya beli yang lebih tinggi.

Hal selaras juga terjadi pada buruh/karyawan di Indonesia. Karyawan/buruh pria mendapatkan upah kurang lebih 400 ribu sampai 500 ribu rupiah lebih banyak dari karyawan/buruh wanita. Meskipun ada kenaikan upah di setiap tahunnya, selisih antara karyawan/buruh pria dengan wanita tidak mengalami banyak perubahan.

Ketimpangan daya beli antar gender di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Namun, seringkali dikaitkan dengan diskriminasi tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Padahal, Indikator PPP/Unit tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur diskriminasi karena PPP/Unit hanya memperhitungkan pendapatan dan inflasi. Faktor terbesar penyebab ketimpangan upah  yang justru perlu diperhatikan adalah kualitas manusia itu sendiri  (Kitae, Sohn 2015). Meskipun begitu, hal ini tidak menampik fakta bahwa diskriminasi antar gender di Indonesia, seperti glass ceiling, masih terjadi.

Solusi

Ketiga aspek diatas mengungkapkan bahwa kualitas hidup wanita Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pria. Penyebab terbesar ketimpangan taraf hidup antar gender karena adanya disparitas upah yang menyebabkan perbedaan daya beli masyarakat.

Disparitas ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor kualitatif pekerja, lama bekerja, preferensi pekerjaan tiap individu dan lain sebagainya. Mengenai preferensi pekerjaan, laporan dari ILO (International Labour Organization) mengungkapkan bahwa wanita lebih banyak bekerja di sektor informal atau usaha keluarga. Pada tahun 2014, sebanyak kurang lebih 60 persen angkatan kerja wanita bekerja di sektor informal.

Sependapat dengan itu, Christine Lagarde, Managing Director International Monetary Fund, menyebutkan bahwa wanita cenderung bekerja di sektor informal atau pekerjaan-pekerjaan tanpa bayaran, sehingga produktivitas kerjanya sangat rendah yang diikuti dengan daya beli yang rendah pula.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), dalam publikasinya juga menyatakan bahwa proporsi wanita yang bekerja di sektor informal sebesar 70% dari keseluruhan angkatan kerja wanita. Hal ini mengindikasikan setidaknya dua kemungkinan, bahwa wanita kekurangan kemampuan untuk mengakses sektor formal atau memilih secara sadar untuk bekerja di sektor informal dengan rata-rata penghasilan yang lebih rendah.

Berbagai hal dapat dilakukan untuk mendorong potensi wanita dalam perekonomian Indonesia. Pertama adalah dengan mempermudah akses informasi pasar bagi wanita. Kondisi saat ini, wanita yang bekerja dalam sektor informal menghadapi permasalahan, yaitu kurangnya akses informasi terhadap pasar, informasi tersebut meliputi selera permintaan konsumen, kemampuan pesaing dan hal lainnya. Hal tersebut membuat kualitas produk yang dihasilkan oleh wanita dari sektor informal tidak mampu bersaing dengan produk dari sektor formal.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat melakukan penyuluhan atau pelatihan bagi tenaga kerja wanita di sektor informal ataupun usaha kecil menengah lainnya. Dengan adanya penyuluhan atau pelatihan, maka secara perlahan dapat meningkatkan produktivitas wanita tersebut sehingga nantinya akan berimbas pada peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing tersebut dapat mengangkat peran wanita dalam perekonomian Indonesia.

Kedua adalah merangkul berbagai elemen masyarakat untuk mempermudah akses terhadap modal usaha, khususnya usaha kecil menengah. Dengan demikian, wanita diharapkan mampu untuk mempertahankan usahanya dalam jangka panjang. Meskipun telah ada program bantuan permodalan bagi usaha kecil menengah, banyak pihak masih menganggap bahwa peminjaman kredit melalui badan resmi terlalu rumit (Kemenpppa, 2012). Maka dari itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem peminjaman permodalan bagi usaha kecil menengah yang mayoritas dilaksanakan oleh wanita.

Faktanya, kedua solusi di atas telah dirumuskan dalam sebuah program pemerintah, yaitu program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). PPEP dilaksanakan oleh Kemenpppa dengan menggandeng banyak lembaga dan kementerian. Salah satunya yaitu Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima). Model desa ini memanfaatkan potensi masyarakatnya, khususnya wanita, untuk ikut andil dalam pembangunan desanya.

Namun, efisiensi dan efektivitas program ini harus ditingkatkan lagi. Dengan metode desentralisasi, banyak kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan program tersebut dengan baik, karena terkendala pengawasan dan teknis. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan langsung dan arahan khusus dari Kemenpppa demi terlaksananya program Desa Prima secara optimal.

Pada akhirnya, diperlukan kontribusi dari semua lapisan masyarakat dan kolaborasi dari berbagai lembaga pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender. Permasalahan gender ini bukan perkara yang berfokus pada bagaimana kita melihat wanita sebagai objek diskriminasi melainkan sebagai subjek pengembangan.

Referensi
Badan Pusat Statistik, 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik, 2015. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistik

International Labour Organization, 2015. Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014. Jakarta : International Labour Organization

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012. Kebijakan dan Strategi : Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sohn, Kitae, 2015. Gender Discrimination in Earnings in Indonesia: A Fuller Picture, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51:1, 95-121

International Institute for Sustainable Development, 2016. Gender (Online) Available at : http://www.iisd.org/topic/gender (Acessed at 13 March 2018)

International Monetary Fund, 2016. Women’s Empowerment: An Economic Game Changer (Online) Available at : https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/14/SP111416-Womens-Empowerment-An-Economic-Game-Changer (Acessed at 14 March 2018)

United Nations Development Programme, 2016. About Human Development (Online) Available at : http://hdr.undp.org/en/humandev (Acessed at 14 March 2018)

 

 

Comments