Oleh: Sisilia Juliana Hanamaria, Ilmu Ekonomi 2016, Kepala Departemen Kajian dan Penelitian Himiespa FEB UGM 2018

Awal Februari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 sebesar 5,07 persen. Angka pertumbuhan tersebut di bawah target pemerintah, yaitu 5,2 persen. Meskipun begitu, capaian tersebut patutlah diapresiasi karena angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 lalu, yaitu sebesar 5,03 persen, dan merupakan angka tertinggi sejak 2014.

Dilihat dari grafik di atas, sejak tahun 2014, Indonesia belum mengalami lompatan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal, dilihat dari beberapa indikator makro yang utama di tahun 2017, Indonesia menunjukkan tren yang positif. Pertama, Indonesia berhasil mengendalikan inflasi secara tahunan (year-to-year), tercatat 3,61 persen. Angka tersebut dinilai cukup aman, karena masih dibawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2017, yaitu sebesar 4,3 persen.

Kedua, cadangan devisa Indonesia menunjukkan tren positif, akhir Desember 2017 lalu, cadangan Indonesia tercatat sebesar US$130,20 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa cadangan devisa naik sebesar US$4,23 miliar, dari posisi sebelumnya November 2017 tercatat US$125,97 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, cadangan devisa meningkat signifikan, yaitu pada akhir Desember 2016 cadangan devisa tercatat hanya sebesar US$116,4 miliar. Tren positif cadangan devisa pun berlanjut, akhir Januari 2018 kemarin, kembali meningkat menjadi US$131,98 miliar. Besarnya cadangan devisa merupakan salah satu indikator kuatnya fundamental ekonomi suatu negara. Cadangan devisa yang semakin besar menunjukkan bahwa Indonesia siap menjamin berlangsungnya pembangunan secara berkesinambungan, serta membantu menstabilkan nilai tukar rupiah.

Ketiga, sepanjang tahun 2017, suku bunga Indonesia mengalami penurunan. Pada Januari 2017, tercatat suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate Indonesia berada di level 4,75 persen.  Kemudian, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunganya pada Agustus 2017 menjadi 4,5 persen hingga pada September 2017 mengalami penurunan untuk kedua kalinya menjadi 4,25 persen. Suku bunga berkaitan erat dengan investasi, sebagai contoh, rendahnya suku bunga akan mendorong orang-orang untuk berinvestasi di sektor riil. Selain itu, menurunnya suku bunga diharapkan juga dapat membuat suku bunga kredit menjadi lebih murah sehingga mendorong masyarakat untuk membuka berbagai jenis usaha baru. Kemudian juga, menghidupkan kembali bisnis properti yang sudah lama ‘tertidur’. Secara teori, penurunan suku bunga akan diikuti dengan peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Namun faktanya, rentetan indikator positif tersebut tidak mampu membuat ‘gebrakan’ signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Stagnannya Ekonomi Indonesia

Setidaknya ada dua hal yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di tahun 2017. Pertama adalah tingkat konsumsi yang rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,95 persen, angka tersebut lebih rendah dari tahun 2016, yaitu sebesar 5,01 persen, sekaligus merupakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga terendah sejak 2011.

Rendahnya konsumsi masyarakat di tahun 2017 disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya sebagai antisipasi kenaikan pajak di masa depan. Tahun 2017 lalu, pemerintah sedang gencar-gencarnya mencari sumber pembiayaan lain melalui program amnesti pajak. Akibatnya, para pengusaha menahan diri untuk melakukan ekspansi pasar. Mereka cenderung memilih untuk menurunkan produksi dan menyimpan uangnya di luar negeri. Hal ini lah yang membuat sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan stagnan di 4,84 persen sepanjang tahun 2017. Program amnesti pajak juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat yang enggan membelanjakan uangnya di sektor riil. Di sisi lain, penurunan suku bunga membuat mereka enggan menyimpan uangnya di bank sehingga konsumsi bergeser ke sektor jasa dan pariwisata. Adanya dana berlebih membuat masyarakat untuk memilih membawa keluarganya liburan ke luar negeri.

Kedua, berkaitan dengan sektor manufaktur dan komoditas di Indonesia. Selama ini, Indonesia sering bergantung pada ekspor komoditas. Ketergantungan tersebut ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ‘anjlok’ pada tahun 2014 menjadi 5,01 persen, dari capaian tahun 2013, yaitu 5,56 persen. Hal tersebut dikarenakan, rontoknya harga komoditas, seperti minyak kelapa sawit, sehingga ekspor turun drastis. Padahal ekspor adalah penggerak ekonomi nasional. Kondisi ekspor Indonesia tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi US$168,73 miliar, dari capaian tahun 2016 sebesar US$145,19 miliar. Meskipun demikian, ekspor Indonesia masih ditopang oleh komoditas yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet, yaitu barang-barang yang tidak memiliki nilai tambah terlalu tinggi.

Harga komoditas di tahun 2017 memang mengalami peningkatan, tetapi menurut Pardede (2018), kegiatan ekonomi di daerah penghasil komoditas masih lemah. Untuk memperbaikinya, pemerintah harus melakukan pembenahan, yaitu hilirisasi, sehingga menghasilkan nilai tambah dan memperkuat struktur industri. Hilirisasi dapat dilakukan dengan cara mendorong investasi di sektor manufaktur atau sektor padat karya. Dengan demikian, komoditas yang diekspor adalah barang jadi yang mempunyai nilai tinggi.

Investasi dan Ekspor: Kunci Utama Penggerak Ekonomi Nasional

Menatap tahun 2018, pemerintah memiliki dua  pekerjaan rumah. Pertama, memanfaatkan investasi dengan bijak. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang tahun 2017 menembus angka Rp692,8 triliun, melampaui target realisasi, yaitu Rp678,8 triliun. Sayangnya, realisasi yang di atas target tersebut diikuti dengan tingkat konsumsi masyarakat yang rendah. Selain itu, investasi Indonesia masih kalah dengan negara tetangga dilihat dari perbandingan Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi luar negeri. Tahun 2016, Filipina mencatat 38 persen FDI dalam setahun dan Malaysia kenaikannya 50 persen FDI tahun ke tahun. Indonesia sendiri hanya mampu meraih investasi dari luar negeri sebesar 11 persen.

Situasi menjadi semakin sulit, mengingat tahun 2018 adalah tahun politik, yaitu adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pemerintah perlu berhati-hati mengingat tahun ini adalah tahun yang krusial untuk investor melakukan investasi. Investor akan cenderung untuk menunggu kepastian terlebih dahulu. Kemudian, hal lain yang harus diperhatikan adalah sasaran sektor investasi. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tahun 2017, porsi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke sektor jasa naik signifikan dari 37,8 persen di 2016 menjadi 45,6 persen di 2017, diikuti dengan meroketnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor jasa dari 26,8 persen menjadi 40,3 persen dari total investasi. Sayangnya, porsi investasi di sektor industri pengolahan atau manufaktur baik PMA maupun PMDN terus merosot dari 54,3 persen ke 39,7 persen. Realisasi investasi Indonesia di 2017 lebih banyak masuk ke sektor padat modal dibandingkan padat karya. Hal ini membuat penyerapan tenaga kerja di 2017 menjadi hanya 1,17 juta orang, menurun dari capaian tahun 2016 yang berjumlah 1,39 juta orang.

Kedua, pemerintah dengan bijak harus memanfaatkan ekspor. Indonesia, sejak 2016, sudah gencar mengembangkan pasar ekspornya ke negara-negara pasar non-tradisional, seperti Afrika Selatan, Nigeria, Mesir, Rusia dan Chili. Adapun total transaksi dari negara-negara tersebut di tahun 2017 lebih dari US$264,7 juta. Tahun 2018, pemerintah akan kembali membuka pasar ekspor baru ke negara-negara pasar non-tradisional seperti Bangladesh, Srilanka, dan Pakistan. Alasannya karena negara-negara tersebut memiliki catatan pertumbuhan ekonomi cukup baik dan potensi pasar yang besar. Sebagai contoh, Bangladesh memiliki penduduk 163 juta dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,28 persen, tetapi nilai perdagangan dengan Indonesia masih kecil.

Tantangan dan Harapan

Semarak dengan tren ekonomi digital yang semakin berkembang, terdapat sisi positif yang dapat pemerintah maksimalkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sisi positif tersebut pertama adalah percepatan proses bisnis yang lebih efisien sehingga produktivitas meningkat. Hal ini mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi pasar dan mendorong daya saing mereka. Kedua, konsumen ditawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam memilih dan menggunakan jasa atau barang. Dengan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan yang ditawarkan harga dapat lebih murah. Hal itu dikarenakan mudahnya produsen dalam mendekatkan barang kepada konsumen sehingga ongkos produksi dapat ditekan. Adanya kemudahan dan harga yang murah akan meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat.

Namun, pemerintah juga perlu waspada dalam beberapa poin penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, sisi negatif dari ekonomi digital yang berimbas kepada penyerapan tenaga kerja. Kedua, kenaikan suku bunga acuan The Fed, serta normalisasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang bisa memicu arus keluar dana asing dari Indonesia (capital outflow) sehingga memperburuk peluang berinvestasi. Ketiga, ketidakpastian dari harga komoditas, khususnya harga batu bara yang diramalkan akan jatuh ke angka US$70 per metrik ton dari rata-rata posisi saat ini US$85 per metrik ton. Keempat, kondisi ekonomi Cina yang dapat menghambat performa baik ekspor Indonesia. Terakhir, pemerintah harus menemukan formula yang tepat di sektor pajak  untuk mencegah kebocoran pajak, serta mendorong investasi dengan cara mempermudah peraturan berinvestasi. Salah satunya adalah pemberian grace period, yaitu masa tenggang yang diberikan perbankan kepada nasabah terkait dengan pembebasan pembayaran angsuran.

Diharapkan tahun 2018, pemerintah dapat memperbaiki iklim investasi Indonesia dan juga ekspor. Dimulai dengan pembenahan struktur ekonomi, yaitu regulasi hingga infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia sebaiknya dibangun secara konsisten. Pembangunan infrastruktur memang penting karena akan menurunkan biaya tinggi ekonomi dalam jangka panjang, tetapi pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak kecil. Pembangunan yang gencar di bidang infrastruktur tidak boleh putus sehingga pemerintah harus mencari sumber pembiayaan alternatif lain, termasuk menaikkan sektor pajak di berbagai bidang.

Di bidang ekspor, pemerintah tidak cukup dengan membuka pasar baru saja. Ekspor juga menyangkut adanya penciptaan nilai tambah (value added) dari komoditas ekspor itu sendiri agar memiliki daya saing industri yang baik. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendorong investasi yang tujuannya untuk memberikan nilai tambah (value added) bagi komoditas ekspor. Kebijakan yang pemerintah buat di bidang investasi harus berorientasi ekspor sehingga memberikan berbagai kemudahan bagi investor nantinya. Deregulasi dan debirokrasi adalah jawaban guna meningkatkan ekspor dan investasi. Pemerintah sejauh ini sudah menetapkan insentif pajak, yaitu pembebasan pajak selama periode tertentu (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance). Sayangnya kedua insentif tersebut tidak terealisasi karena persyaratan yang terlalu banyak.

Adapun, Indonesia akan mengalami beberapa peristiwa penting yang menumbuhkan optimisme pada 2018. Optimisme tersebut berasal dari momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan penyelenggaraan Asian Games. Keduanya diprediksi akan menggerakkan ekonomi melalui lonjakan terhadap belanja iklan dan belanja masyarakat, nantinya kegiatan ekonomi tersebut dapat menambah pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT). Namun, hal tersebut harus diikuti dengan inflasi yang tetap rendah, khususnya harga pangan dan kebutuhan pokok, agar dapat mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat.

Referensi

Adhinegara, Bhima Y. 2018. Lepas dari Stagnasi Sekuler. Beritasatu. Available at http://id.beritasatu.com/home/lepas-dari-stagnasi-sekuler/171962

Antaranews. 2017. Ekspor Indonesia 2017 Naik Hampir 20 Persen. Antaranews. Available at: https://www.antaranews.com/berita/682042/ekspor-indonesia-2017-naik-hanpir-20-persen-ke-1687-miliar-dolar

Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2017 Tumbuh 5.19 Persen. Available at https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017–tumbuh-5-19-persen.html

CNN Indonesia. 2018. BPS Catat Inflasi 2017 Sebesar 3,61 Persen. CNN. Available at https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180102112020-532-266044/harga-pangan-ama%20n-bps-catat-inflasi-2017-sebesar-361-persen

Katadata. 2018. Konsumsi Masyarakat Lesu. Katadata. Available at https://katadata.co.id/berita/2018/02/05/konsumsi-masyarakat-lesu-pertumbuhan-ekonomi-2017-tertahan-507

Metro TV News. 2018. Januari 2018, Cadangan Devisa Indonesia USD 131.98 Miliar. Metro TV. Available at http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/0Kv3ylpN-januari-2018-cadangan-devisa-indonesia-usd131-98-miliar

Tribunnews. 2018. Investasi Asing di Indonesia Masih Kalah dibandingkan Tiga Negara. Tribun News. Available at http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/02/02/investasi-asing-di-indonesia-masih-kalah-dibandingkan-tiga-negara-ini

Comments