Cukai, Obat yang Manjur?

Oleh: Noah Ikkyu Swadhesi, Ilmu Ekonomi 2016, Wakil Kepala Departemen Kajian dan Penelitian Himiespa FEB UGM 2018

Pada tanggal 30 Desember 1995 Presiden Republik Indonesia, Soeharto, bersama Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, mengesahkan sekaligus mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Secara umum barang yang dikenai cukai terdiri dari minuman beralkohol dan hasil tembakau. Barang-barang tersebut dikenai cukai agar konsumsinya bisa dikendalikan karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi pengguna dan sekitarnya.

Berdasarkan kategori barang kena cukai yang paling sering menjadi bahan pembicaraan adalah rokok. Bagi sebagian orang merokok sudah menjadi rutinitas yang sulit untuk dihentikan. Pemerintah terus berupaya memutus rutinitas tersebut dengan menaikkan cukai rokok tiap tahunnya. Namun, apakah kenaikkan cukai rokok diikuti dengan menurunnya konsumsi rokok?

Secara teori pemberian pajak pada suatu barang menyebabkan jumlah permintaan akan barang tersebut menurun karena terjadi peningkatan harga. Tetapi kenyataan yang terjadi tingkat konsumsi rokok di Indonesia terus menaik seiring dengan kenaikan cukai rokok. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu, pertama, sifat rokok yang membuat penggunanya kecanduan. Kedua, maraknya penjualan rokok ilegal. Kecanduan akan rokok membuat perokok kehilangan kemampuannya untuk membuat pilihan secara rasional. Perokok secara sadar mengetahui dampak buruk merokok tetapi tidak memedulikannya ketika membuat keputusan untuk merokok (Chaloupka, et al., 2012).

Faktor pertama adalah kecanduan yang ditimbulkan bagi penggunanya. Studi yang dilakukan oleh  (Hidayat & Thabrany, 2008) menunjukkan bahwa rokok merupakan barang yang bersifat inelastis dengan koefisien elastisitas sebesar (-0,39) pada jangka panjang dan (-0,35) pada jangka pendek. Elastisitas ini berarti kenaikan harga rokok–melalui kenaikan cukai–tidak berpengaruh besar terhadap konsumsi rokok. Berarti jika cukai rokok dinaikkan, pendapatan negara tidak akan menurun secara signifikan karena tingkat harga tidak memengaruhi keputusan untuk merokok secara signifikan.

Faktor kedua, kenaikan cukai direspon dengan beralihnya konsumsi ke rokok ilegal–rokok yang tidak dikenai cukai sehingga harganya lebih rendah. Sejak tahun 2012-2016 konsumsi rokok legal tidak mengalami perubahan signifikan, cenderung konstan di angka 280 miliar batang per tahunnya. Tetapi konsumsi rokok ilegal terus mengalami kenaikan tiap tahunnya seiring dengan kenaikan cukai rokok. Pada tahun 2012 konsumsi rokok ilegal berada pada angka 26,2 miliar batang per tahun dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 mencapai angka 39,7 miliar batang per tahun. Hal ini menandakan kenaikan tingkat konsumsi rokok di Indonesia disumbang oleh keberadaan rokok ilegal.

Berdasarkan kedua faktor tersebut, beralihnya perokok mengkonsumsi rokok ilegal memiliki dampak yang lebih besar terhadap tidak menurunnya tingkat konsumsi rokok di Indonesia. Hal tersebut membuat kenaikan cukai rokok menjadi seakan tidak berdampak, dikarenakan kompleksnya sistem cukai rokok di Indonesia.

Dalam penentuan besar cukai rokok di Indonesia terdapat banyak klasifikasi yang dipertimbangkan seperti jenis rokok, skala produksi perusahaan, metode produksi, dan harga eceran. Sistem ini memungkinkan menjamurnya produsen rokok skala kecil–terutama rokok kretek–yang memfasilitasi peran produsen lokal terhadap rokok ilegal semakin besar (Badan Pusat Statistik , 2012).

Di Jember, Jawa Timur, pada tahun 2008 terdapat 242 produsen rokok dan 213 di antaranya tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (Kompas, 2008). Selain itu juga ada Kota Kudus yang terkenal akan rokok kreteknya. Diperkirakan setidaknya 90% rokok ilegal berasal dari produsen lokal. Namun, di satu sisi sistem ini ternyata memperkecil penyeludupan rokok ilegal dari luar negeri karena produsen lokal mampu memenuhi permintaan–legal dan ilegal–akan rokok kretek yang paling digemari oleh konsumen lokal (Ahsan, et al., 2014).

Sistem ini sebenarnya menguntungkan bagi produsen dengan skala kecil karena produk mereka akan mendapatkan tarif cukai yang lebih rendah dibandingkan para konglomerat rokok. Tetapi pada praktiknya para produsen dengan skala kecil dikontrak untuk memproduksi rokok dengan merek dagang milik para konglomerat (Barber & Ahsan, 2009).

Melalui bahasan di atas bisa disimpulkan bahwa cukai rokok di Indonesia belum manjur karena belum bisa menekan angka konsumsi rokok. Tingginya pendapatan cukai bukanlah sebuah prestasi melainkan sebuah kegagalan. Tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kedua faktor pada bahasan di atas.

Untuk faktor pertama, pemerintah bisa menggencarkan publikasi anti merokok dalam bentuk ilmiah maupun populer untuk mencegah munculnya perokok baru. Selain itu, penyediaan terapi gratis bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok juga bisa menjadi solusi untuk menekan jumlah perokok. Untuk faktor kedua, Kementerian Keuangan selaku pihak berwenang bisa merumuskan kebijakan yang mengurangi kondisi pendukung bagi produsen rokok skala kecil seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 / PMK.04 / 2008.

Peraturan tersebut mengharuskan produsen rokok memiliki sejumlah lahan tanam tembakau supaya bisa beroperasi. Kemudian, adanya penyederhanaan klasifikasi cukai rokok juga bisa dilakukan untuk memperkecil celah bagi produsen rokok ilegal, seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 / PMK.010 / 2017. Isi dari peraturan tersebut mengenai target perintah untuk menurunkan klasifikasi tarif cukai secara perlahan hingga mencapai 5 klasifikasi pada tahun 2021 dari 12 klasifikasi pada tahun 2017.

Referensi

Ahsan, A. et al., 2014. Illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. Globalization and Health, pp. 10-75.

Badan Pusat Statistik , 2012. Statistik Indonesia 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Barber, S. & Ahsan, A., 2009. The tobacco excise system in Indonesia: Hindering effective tobacco control for health. J Public Health, pp. 208-225.

Chaloupka, F. J., Tauras, J. A. & Grossman, M., 2012. The Economics of Addiction. In: Tobacco control in development countries (English). Washington, DC: World Bank, pp. 107-129.

Hidayat, B. & Thabrany, H., 2008. Model Spesifikasi Dinamis Permintaan Rokok: Rasionalkah Perokok Indonesia?. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, pp. 99-108.

Kompas, 2008. Kompas. [Online]

Available at: https://tekno.kompas.com/read/2008/12/20/13310427/213.industri.rokok.di.jember.tanpa.izin

[Accessed 7 March 2018].

Bitcoin: Mengenal Mata Uang “Zaman Now”

Oleh: Muhammad Faisal Abda’oe, Ilmu Ekonomi 2016, Wakil Kepala Departemen Kajian dan Penelitian Himiespa FEB UGM 2018

Bitcoin telah menjadi fenomena kemajuan teknologi dalam bidang cryptocurrency. Antusias masyarakat akan kehadiran entitas terobosan masa depan ini mengundang sejumlah pro kontra yang tidak ada habisnya untuk diperdebatkan. Sejumlah perusahaan raksasa teknologi menghadapi berbagai situasi yang dilematis. Dalam kaitannya dengan perekonomian dunia, bitcoin diramal akan menjadi sebuah lifestyle baru sekaligus bencana baru bagi kestabilan moneter. Muncul berbagai spekulasi dan justifikasi yang berisikan klaim akan warna asli bitcoin itu sendiri.

Definisi Bitcoin

Bitcoin (BTC) adalah salah satu cryptocurrency–mata uang virtual (seperti Ripple, Litecoin, DASH, Bitshares), diciptakan pertama kali oleh seorang anonymous yang mengaku sebagai Satoshi Nakamoto dan diluncurkan ke publik secara sumber terbuka (open source) pada tahun 2009. Transaksi bitcoin menggunakan sistem peer-to-peer“P2P”, sistem tersebut memperbolehkan pihak-pihak saling bertransaksi secara langsung satu sama lain. Bitcoin merupakan cryptocurrency yang mendapatkan perhatian paling banyak dibandingkan lainnya dan menguasai kapitalisasi cryptocurrency sekitar 41% (Katsiampa, 2017).

Kelebihan Bitcoin

Pertama, bitcoin memiliki metode cold storage–penyimpanan secara offline suatu mata uang pada hardware lokal. Hal tersebut berfungsi untuk melindungi mata uang dari kemungkinan diambil atau diretas oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan pemalsuan, bitcoin sebagai cryptocurrency merupakan sebuah hitungan matematis algoritma sehingga sulit untuk melakukan upaya pemalsuan.

Kedua, teknologi blockchain merupakan sebuah terobosan yang berfungsi mencatat semua transaksi bitcoin secara terdesentralisasi dan transparan. Sehingga, sewaktu mengakses layanan bitcoin, kita bisa melihat transaksi pihak lain walaupun tidak mengetahui identitas pihak tersebut. Pencatatan transaksi bitcoin dilakukan oleh para penambang, sehingga tidak lagi memerlukan otoritas sentral.

Ketiga, dari segi nilai dan biaya administrasi, bitcoin  dianggap menarik karena tidak adanya suku bunga. Selain itu, karena transaksi bitcoin dilakukan secara P2P, maka transaksi tidak melibatkan pihak mengengah sebagaimana perantara bank, yang menyebabkan biaya transaksi yang relatif lebih rendah ketimbang bertransaksi dengan menggunakan sistem perbankan. Bitcoin juga sulit dilacak sehingga menjadikannya susah untuk dikenai pajak.

Sisi Gelap Bitcoin

Sisi gelap yang pertama, beberapa tahun silam, bitcoin dihebohkan dengan tertangkapnya aksi perdagangan barang-barang ilegal yang melibatkan pembayaran dengan bitcoin dalam jumlah yang sangat besar. Karena jumlahnya yang sangat besar, nilai dari bitcoin tersebut langsung mendadak naik. Setelah diusut, bitcoin dalam jumlah fantastis tersebut didapatkan dengan uang dari hasil kegiatan ilegal.

Kemudian, sisi gelap bitcoin yang kedua adalah tidak dapatnya dibekukan atau diperiksa oleh petugas pajak, serta bank perantara. Padahal, sebagai suatu aset finansial tentunya bitcoin perlu diberikan pajak. Bitcoin sulit untuk ditetapkan sebagai objek pajak, karena sifatnya digital currency dan metode penyimpanannya yang bersifat cold storage, otoritas pajak kesulitan untuk menghitung jumlah persis kekayaan seseorang dalam aset bitcoin–logika yang tidak jauh dengan menyimpan uang dengan perusahaan cangkang sebagaimana terungkap pada panama papers dan paradise papers.

Ketiga, tingginya tingkat keamanan bitcoin seringkali digunakan sebagai wadah pencucian uang dan aktivitas illegal (kasus Silk Road, Ross Ulbricht, dan AlphaBay). Bitcoin juga menuai banyak kritik terkait absennya pihak maupun otoritas yang bertanggung jawab akan keberadaan bitcoin. Hal inilah yang menjadi sumber dari perdebatan para pengamat ekonom.

Keempat, ketidakjelasan tentang asal usul dan pengembang (developer) bitcoin memberikan kontroversi yang cukup serius. Banyak pengamat yang mempertanyakan potensi kegelapan bitcoin mulai dari fraud (Massimo, 2017), kejahatan keuangan (financial crime) (Stokes, 2012), perlindungan konsumen (Dong, 2016), perkembangan jaringan tertutup berskala besar yang berpotensi membangun barriers to entry (Dong, 2017), hingga stabilitas finansial (Committee on Payments and Market Infrastructures, 2015).

Bitcoin Sebagai Komoditas Investasi

Sama halnya dengan komoditas investasi lainnya, bitcoin merupakan salah satu komoditas yang memiliki daya tarik tersendiri. Tidak sedikit orang-orang yang beralih ke bitcoin sebagai tempat menyimpan kekayaannya. Anonimitas, nilai yang konstan, dan kelebihan-kelebihan lainnya merupakan daya tarik yang tidak didapatkan ketimbang uang fiat dan instrumen saham lainnya.

Meski begitu, bukan berarti bitcoin menjadi sangat menjanjikan. Kenyataanya, bitcoin memiliki tingkat volatilitas dan resiko yang tinggi ketimbang komoditas investasi pada umumnya. Nilai bitcoin pada hari ini, besok, dan seminggu yang akan datang memiliki fluktuasi yang sangat frekuen. Bitcoin memiliki probabilitas keuntungan modal (capital gain) maupun kerugian modal (capital loss) yang tidak terduga. Banyak ekonom yang berspekulasi akan terjadinya gelembung (bubble) terhadap bitcoin di masa depan. Berkaca dari hal tersebut, tidak sedikit spekulan yang tetap yakin akan keberadaan dan prospek bitcoin kedepannya

Bitcoin dan Mining

Bitcoin bersifat otonom, yakni bitcoin tidak dapat dihanguskan, dibekukan, dimanipulasi, dan dirampas sebagaimana yang marak terjadi pada uang kartal. Ketika seseorang melakukan transaksi dengan bitcoin, orang tersebut tidak dapat membatalkan transaksi yang ada atau melakukan tindakan-tindakan lain yang bersifat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, transaksi dengan bitcoin benar-benar memberikan rasa nyaman dan aman.

Selain menjadi trader, keuntungan bitcoin juga didapatkan dengan menjadi penambang (miner) bitcoin. Dikatakan miner, dikarenakan kita dapat menghasilkan dan menciptakan peredaran bitcoin ketika kita menyelesaikan block (peristilahan tempat bitcoin mengendap). Mining (kegiatan penambangan), merupakan mekanisme yang mengizinkan blockchain agar menjadi sebuah pengaman yang terdesentralisasi. Blockchain dapat mengamankan sistem bitcoin dan menjadikan sebuah sistem tanpa otoritas sentral, yaitu saat semua orang dapat melihatnya.

Penambang memvalidasi transaksi-transaksi yang terjadi dan mencatatnya pada global ledger–buku besar bitcoin (yang sering disebut dengan istilah blockchain). Penambang saling berebut untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang berbasiskan pada sebuah cryptographic hash algorithm. Pekerjaan semacam ini disebut proof-of-work–pembuktian untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada blockchain. Ketika permasalahan terselesaikan, terdapat dua jenis hadiah, yaitu bitcoin baru dan biaya transaksi.

Namun, jumlah bitcoin baru yang tercipta dari blockchain terus berkurang setiap empat tahun. Jumlah tersebut bermula dari 50 BTC, 25BTC, hingga sampai saat ini berada pada kisaran 12.5 BTC. Angka ini akan terus berkurang hingga tidak ada lagi bitcoin yang bisa diciptakan, yaitu diperkirakan terjadi pada tahun 2140, ketika sudah mencapai sekitar 21 juta bitcoin.

Untuk menyelesaikan permasalahan algoritma dan mendapat performa yang lebih cepat, banyak individu yang melakukan kegiatan penggabungan dalam suatu kelompok “pool“. Dengan melakukan penyatuan tersebut, mereka diibaratkan bekerja untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama dan melakukan bagi hasil diantara para anggotanya.

Bubble dan Bitcoin, Mitos dan Sentimen

Berdasarkan first (fundamental) theorem of welfare economics, perdagangan yang saling menguntungkan dalam pasar kompetitif akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien secara ekonomi. Regulasi pada dasarnya hanya dibutuhkan ketika terjadi kegagalan pasar. Banyak negara yang merespon kehadiran bitcoin dengan cara kerja yang berbeda-beda. Misalnya, untuk beberapa negara skandinavia–Swedia, Finlandia, dan Denmark, yang dengan kompetitif menerima kehadiran bitcoin. Sebagai negara yang mengadvokasikan cashless society, negara-negara ini sangat mengapresiasi kemunculan cryptocurrency. Dilansir dari sejumlah pemberitaan lokal, negara-negara tersebut telah menjadi rumah bagi penukaran dan startup bitcoin.

Meskipun begitu, banyak negara yang melarang transaksi dan peredaran bitcoin sebagai mata uang digital, seperti Colombia, Rusia, Korea Selatan, Singapura, Israel, dan bahkan Cina. Uniknya, disamping melarang entitas bitcoin, Cina justru menjadi negara pelopor yang mencoba mengusung bitcoin versinya sendiri dibawah naungan bank sentralnya. Hal ini dilakukan agar bank sentral dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan dampak negatif dari menguatnya bitcoin.

Indonesia sendiri telah mengeluarkan legal position-nya terhadap bitcoin. Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang penggunaan mata uang selain rupiah. Kekhawatiran BI banyak didasarkan akan underlying asset, tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak ada developer resmi, serta resiko kestabilan finansial dan gelembung ekonomi (bubble economy). Melihat nilai bitcoin yang memiliki volatilitas yang sangat tajam, BI menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur dan berhati-hati akan keberadaaan bitcoin. Meskipun BI telah mengeluarkan larangan akan penggunaan bitcoin, antusias masyarakat dan trader bitcoin masih cukup tinggi. Bahkan, PT. Bitcoin Indonesia menyambut hangat kebijakan BI tersebut (melarang penggunaan uang digital). Bitcoin dianggap prospektif dari sisi investasinya. Ia dijadikan sebagai aset trading tanpa perlu digunakan sebagai alat tukar. Logika yang tidak jauh berbeda dengan saham–beli ketika murah, jual ketika mahal. Disamping itu, pasar bitcoin di banyak negara masih cukup diminati, sehingga masa depan bitcoin itu sendiri masih cukup menjanjikan.

Banyak pengamat tidak setuju terkait potensi kestabilan moneter dan pecahnya bubble economy yang disebabkan bitcoin. Justifikasi mereka adalah berbedanya mata uang digital dengan uang fiat yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Adanya penurunan nilai bitcoin disebabkan karena adanya sentimen negatif akan prospek bitcoin kedepannya. Selama bitcoin memiliki sentimen positif, investor tentunya akan menyambut hangat prospek cryptocurrency tersebut dan nantinya akan mempengaruhi harga dari bitcoin itu sendiri–yang mana ketika tetap terjaga, resiko bubble economy akan terhindarkan.

Referensi

Committee on Payments and Market Infrastructures., 2015. Digital Currencies. Basel: Bank for International Settlements. 15-16.

Dong, H., 2016. Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Dong, H., 2017. Fintech and Financial Services: Initial Considerations. IMF Staff Discussion Note SDN/17/05 (2017).

Katsiampa, P., 2017. Volatility estimation for Bitcoin: A comparison of GARCH models. Econ. Lett. 158, 3-6.

Massimo, B e., 2017. Dissecting Ponzi Schemes on Ethereum: Identification, Analysis, and Impact.

Stokes, R., 2012. Virtual Money Laundering: The Case of Bitcoin and the Linden Dollar.

Wanita dalam Pembangunan Nasional: Masalah dan Solusi

Oleh : Anggita Utomo, Ilmu Ekonomi 2017, Staf Departemen Kajian dan Penelitian HIMIESPA 2018

Indonesia merupakan negara dengan penduduk pria relatif lebih banyak ketimbang penduduk wanita. Di Indonesia sendiri masih terjadi ketimpangan gender yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2015, IPG menunjukkan angka 92,74. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan ke 6 dari 8 negara ASEAN (Kemenpppa, 2015). Artinya, dibandingkan negara tetangganya, pencapaian pembangunan antargender di Indonesia masih tergolong rendah.

IPG dinyatakan dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wanita terhadap pria untuk mengetahui tingkat kesenjangan antargender. Jika nilainya 100, artinya terjadi kesetaraan sempurna. Sebaliknya, jika nilainya 0 maka terjadi ketimpangan sempurna. Ketimpangan IPG dapat diartikan secara sederhana bahwa penduduk pria lebih mudah mengakses hasil pembangunan negara dibandingkan dengan penduduk wanita, sehingga taraf hidup wanita lebih buruk daripada pria (UNDP, 2016). Dengan demikian, permasalahan ketimpangan ini perlu segera diatasi.

Selaras dengan itu, di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tercantum bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu komponen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Maka dari itu, meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia juga berarti meningkatkan kemampuan dan kualitas manusia Indonesia, untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan (IISD, 2015). Hal tersebut membuktikan bahwa kesetaraan taraf hidup antargender perlu untuk dicapai.

Aspek – aspek dalam IPG

Komponen IPG terdiri dari berbagai aspek kelayakan hidup manusia. Aspek pertama adalah kesehatan yang dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut BPS, AHH dinilai mampu menjadi representasi kesehatan masyarakat Indonesia karena mampu melihat rata-rata usia penduduk. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa AHH hanya merupakan salah satu dari banyak tolak ukur kesehatan di Indonesia.

Aspek berikutnya, yaitu pendidikan. Indeks pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS menunjukkan peluang anak usia tertentu (umumnya 7 tahun) untuk terus melanjutkan jenjang pendidikannya. Indikator ini mencerminkan capaian pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan kemudahan akses belajar atau bisa disebut sebagai capaian pendidikan jangka pendek. Sedangkan RLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun masyarakat Indonesia usia tertentu (umumnya di atas 15 tahun) untuk menempuh pendidikan formal. Berbeda dengan HLS, RLS dilihat sebagai indikator capaian pendidikan jangka panjang yang menunjukkan pencapaian pemerintah dalam mempertahankan fasilitas dan kemudahan akses pendidikan

Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah kelayakan hidup. World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa indikator kelayakan hidup antargender dilihat dengan pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan atau daya beli (PPP/Unit). Dengan akumulasi dari ketiga aspek ini, maka didapat IPM wanita dan IPM pria yang kemudian dibandingkan untuk mendapatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Kondisi Indonesia Terkini

Di Indonesia, bila ditinjau dari aspek kesehatan, wanita relatif lebih sehat daripada pria. AHH penduduk pria dari tahun 2012 ke tahun 2015 ada di angka 68 sampai 69 tahun, sedangkan untuk AHH wanita cenderung konstan di atas 72 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup penduduk wanita lebih panjang dibanding penduduk pria.

Grafik 1. Angka Harapan Hidup Wanita dan Pria Tahun 2012 – 2015

 

 

 

 

 

Diolah dari BPS (2015)

 

Ket
X: tahun

Y: Usia

Kemudian, dilihat dari aspek pendidikan, wanita dan pria memiliki perbedaan capaian pendidikan yang kecil. Dari grafik HLS, dapat diketahui bahwa wanita cenderung memiliki peluang bersekolah lebih lama dari pria. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hambatan khusus bagi pria maupun wanita Indonesia untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Faktor yang mendukung minimnya hambatan tersebut adalah pengesahan peraturan pemerintah wajib belajar 12 tahun. Dampaknya, penduduk di Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan kurang lebih 12 tahun atau setidaknya sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, kenyataan mengindikasikan bahwa umumnya penduduk pria mengenyam pendidikan sedikit lebih lama dibanding wanita, dilihat dari perbedaan RLS-nya. Artinya, wanita umumnya hanya menikmati bangku sekolah selama kurang lebih 7 tahun. Tidak jauh dari itu, pria mengenyam pendidikan selama kurang lebih 8 tahun, setahun lebih lama dari wanita.

Perbedaan besar antara HLS dan RLS menunjukkan bahwa kemudahan akses pendidikan, seperti program wajib belajar 12 tahun, tidak berjalan sesuai kehendak karena terdapat hambatan yang menyebabkan rata-rata lama sekolah masyarakat hanya berkisar 7-8 tahun saja. Salah satu hambatannya adalah beban ekonomi. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah sehingga memutuskan untuk putus sekolah dan bekerja.

Aspek terakhir yaitu daya beli masyarakat. Indonesia memiliki perbedaan daya beli masyarakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, daya beli penduduk pria sekitar 15 USD, sedangkan penduduk wanita hanya sekitar 7 USD (World Bank, 2015). Artinya adalah penduduk pria rata-rata mampu membayar sebuah komoditas kurang lebih 2 kali lebih banyak ketimbang wanita.

Sayangnya, Indikator PPP/Unit tidak bisa menunjukkan bagaimana situasi pekerja wanita dan pekerja pria secara spesifik, seperti produktivitas kerja, spesifikasi kerja, profesionalitas dan faktor kualitatif lainnya. Indikator PPP/Unit memperhitungkan inflasi dan pendapatan masyarakat semata-mata untuk menunjukkan kuantitas kerja dari segi pengeluaran konsumsi atau daya beli saja. Dari indikator tersebut, kita mengetahui bahwa perbedaan daya beli ini dapat menunjukkan bahwa umumnya pria mendapatkan upah lebih besar sehingga memiliki daya beli yang lebih tinggi.

Hal selaras juga terjadi pada buruh/karyawan di Indonesia. Karyawan/buruh pria mendapatkan upah kurang lebih 400 ribu sampai 500 ribu rupiah lebih banyak dari karyawan/buruh wanita. Meskipun ada kenaikan upah di setiap tahunnya, selisih antara karyawan/buruh pria dengan wanita tidak mengalami banyak perubahan.

Ketimpangan daya beli antar gender di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Namun, seringkali dikaitkan dengan diskriminasi tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Padahal, Indikator PPP/Unit tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur diskriminasi karena PPP/Unit hanya memperhitungkan pendapatan dan inflasi. Faktor terbesar penyebab ketimpangan upah  yang justru perlu diperhatikan adalah kualitas manusia itu sendiri  (Kitae, Sohn 2015). Meskipun begitu, hal ini tidak menampik fakta bahwa diskriminasi antar gender di Indonesia, seperti glass ceiling, masih terjadi.

Solusi

Ketiga aspek diatas mengungkapkan bahwa kualitas hidup wanita Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pria. Penyebab terbesar ketimpangan taraf hidup antar gender karena adanya disparitas upah yang menyebabkan perbedaan daya beli masyarakat.

Disparitas ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor kualitatif pekerja, lama bekerja, preferensi pekerjaan tiap individu dan lain sebagainya. Mengenai preferensi pekerjaan, laporan dari ILO (International Labour Organization) mengungkapkan bahwa wanita lebih banyak bekerja di sektor informal atau usaha keluarga. Pada tahun 2014, sebanyak kurang lebih 60 persen angkatan kerja wanita bekerja di sektor informal.

Sependapat dengan itu, Christine Lagarde, Managing Director International Monetary Fund, menyebutkan bahwa wanita cenderung bekerja di sektor informal atau pekerjaan-pekerjaan tanpa bayaran, sehingga produktivitas kerjanya sangat rendah yang diikuti dengan daya beli yang rendah pula.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), dalam publikasinya juga menyatakan bahwa proporsi wanita yang bekerja di sektor informal sebesar 70% dari keseluruhan angkatan kerja wanita. Hal ini mengindikasikan setidaknya dua kemungkinan, bahwa wanita kekurangan kemampuan untuk mengakses sektor formal atau memilih secara sadar untuk bekerja di sektor informal dengan rata-rata penghasilan yang lebih rendah.

Berbagai hal dapat dilakukan untuk mendorong potensi wanita dalam perekonomian Indonesia. Pertama adalah dengan mempermudah akses informasi pasar bagi wanita. Kondisi saat ini, wanita yang bekerja dalam sektor informal menghadapi permasalahan, yaitu kurangnya akses informasi terhadap pasar, informasi tersebut meliputi selera permintaan konsumen, kemampuan pesaing dan hal lainnya. Hal tersebut membuat kualitas produk yang dihasilkan oleh wanita dari sektor informal tidak mampu bersaing dengan produk dari sektor formal.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat melakukan penyuluhan atau pelatihan bagi tenaga kerja wanita di sektor informal ataupun usaha kecil menengah lainnya. Dengan adanya penyuluhan atau pelatihan, maka secara perlahan dapat meningkatkan produktivitas wanita tersebut sehingga nantinya akan berimbas pada peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing tersebut dapat mengangkat peran wanita dalam perekonomian Indonesia.

Kedua adalah merangkul berbagai elemen masyarakat untuk mempermudah akses terhadap modal usaha, khususnya usaha kecil menengah. Dengan demikian, wanita diharapkan mampu untuk mempertahankan usahanya dalam jangka panjang. Meskipun telah ada program bantuan permodalan bagi usaha kecil menengah, banyak pihak masih menganggap bahwa peminjaman kredit melalui badan resmi terlalu rumit (Kemenpppa, 2012). Maka dari itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem peminjaman permodalan bagi usaha kecil menengah yang mayoritas dilaksanakan oleh wanita.

Faktanya, kedua solusi di atas telah dirumuskan dalam sebuah program pemerintah, yaitu program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). PPEP dilaksanakan oleh Kemenpppa dengan menggandeng banyak lembaga dan kementerian. Salah satunya yaitu Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima). Model desa ini memanfaatkan potensi masyarakatnya, khususnya wanita, untuk ikut andil dalam pembangunan desanya.

Namun, efisiensi dan efektivitas program ini harus ditingkatkan lagi. Dengan metode desentralisasi, banyak kabupaten/kota yang belum mampu melaksanakan program tersebut dengan baik, karena terkendala pengawasan dan teknis. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan langsung dan arahan khusus dari Kemenpppa demi terlaksananya program Desa Prima secara optimal.

Pada akhirnya, diperlukan kontribusi dari semua lapisan masyarakat dan kolaborasi dari berbagai lembaga pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender. Permasalahan gender ini bukan perkara yang berfokus pada bagaimana kita melihat wanita sebagai objek diskriminasi melainkan sebagai subjek pengembangan.

Referensi
Badan Pusat Statistik, 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik, 2015. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistik

International Labour Organization, 2015. Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014. Jakarta : International Labour Organization

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012. Kebijakan dan Strategi : Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sohn, Kitae, 2015. Gender Discrimination in Earnings in Indonesia: A Fuller Picture, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 51:1, 95-121

International Institute for Sustainable Development, 2016. Gender (Online) Available at : http://www.iisd.org/topic/gender (Acessed at 13 March 2018)

International Monetary Fund, 2016. Women’s Empowerment: An Economic Game Changer (Online) Available at : https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/14/SP111416-Womens-Empowerment-An-Economic-Game-Changer (Acessed at 14 March 2018)

United Nations Development Programme, 2016. About Human Development (Online) Available at : http://hdr.undp.org/en/humandev (Acessed at 14 March 2018)

 

 

Ekonomi Digital, Ekonomi Bual?

Oleh: Rinorsa Duane Agusta, Ilmu Ekonomi 2017, Staf Departemen Kajian dan Penelitian HIMIESPA 2018

Pada 12 Februari 2018, GO-JEK kembali mendapatkan suntikan dana dari dua perusahaan besar. Sebelumnya, startup ini memperoleh investasi sebesar 16 triliun rupiah dari Alphabet Inc.dan perusahaan multinasional lainnya (REPUBLIKA.co.id, 2018). Kali ini, investasi datang dari perusahaan nasional yaitu Astra International dan Grup Djarum (TribunLampung.co.id, 2018). Dengan nilai valuasi mencapai 53 triliun rupiah, perusahaan digital ini dapat dikategorikan sebagai unicorn (startup bervaluasi lebih dari satu miliar USD) (TribunLampung.co.id, 2018). Selain GO-JEK, terdapat tiga perusahaan Indonesia lain yang dikategorikan sebagai unicorn. Perusahaan tersebut yaitu Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Merujuk pada fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki daya tarik investasi sektor digital yang cukup tinggi, dibuktikan dengan keempat startup tersebut merupakan perusahaan berbasis digital. Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mencatat bahwa nilai investasi luar terhadap ekonomi digital di Indonesia mencapai 4,8 miliar USD pada tahun 2017 (TheJakartaPost, 2018). Nilai ini melampaui nilai investasi asing pada sektor pertambangan sebesar 4,4 miliar USD (KATADATA, 2018). Padahal, pertambangan merupakan salah satu sektor dengan nilai investasi asing tertinggi.

Adanya daya tarik terhadap ekonomi digital memberikan indikasi bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi digitalnya. Namun, di sisi lain, Indonesia masih memiliki beberapa hambatan untuk mengembangkan sektor potensial ini. Padahal, apabila ekonomi digital dapat dikembangkan lebih jauh dapat memberikan dampak positif terhadap indikator ekonomi lain.

Digitalisasi melalui Teknologi

Istilah ekonomi digital dapat diartikan sebagai konvergensi teknologi komputasi dan komunikasi serta aliran informasi yang dihasilkan, dalam merangsang perubahan aspek ekonomi (Lane, 1999). Artikel yang dimuat Deloitte menyatakan bahwa hiperkonektivitas yang mumpuni diperlukan untuk menopang hal tersebut. Hiperkonektivitas mengandung arti bahwa individu, organisasi, dan mesin terhubung melalui seperangkat teknologi digital. Oleh karena itu, keberadaan dan pemanfaatan teknologi merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk dapat mengembangkan ekonomi digitalnya.

Menurut International Data Corporation (IDC) (2017), terdapat empat teknologi pilar yang menjadi indikator kesuksesan ekonomi digital. Pertama adalah keberadaan Big Data dan AnalyticsBig Data merupakan sekumpulan data yang diperoleh dari berbagai macam perangkat yang terhubung melalui internet. Perangkat seperti peralatan rumah tangga (kulkas, microwave) dapat mengirimkan sejumlah informasi yang kemudian dikumpulkan menjadi himpunan data. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan jaringan hubungan ini yaitu Internet of Things (IOT). Melalui IOT, lebih banyak data yang dapat terkumpul sehingga data menjadi lebih komprehensif.

Kedua yaitu teknologi cloud. Teknologi ini dapat diaplikasikan pada sistem komputerisasi (cloud computing) dan penyimpanan (cloud storage). Melalui cloud computing, proses komputerisasi yang kompleks dapat dilakukan dari jarak jauh (remote). Selain itu, data tidak perlu lagi disimpan secara fisik di tempat tertentu sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.

Teknologi pilar yang ketiga adalah mobilitas. Keberadaan perangkat portabel seperti laptopsmartphone, dan wearable devices memberikan kemudahan bagi orang untuk mengakses internet  di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, individu sebagai user dapat terhubung ke sistem secara terus-menerus.

Terakhir, melalui teknologi sosial, konektivitas yang baik antara organisasi dengan pihak luar serta lingkungan internalnya dapat tercipta. Dampaknya adalah aliran informasi akan berjalan dengan baik sehingga, jika dibutuhkan, tindakan atau keputusan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Keempat teknologi pilar di atas bersifat saling melengkapi. Artinya, keberadaan teknologi yang satu dapat menopang keberadaan teknologi yang lain. Keempatnya bekerja secara sinergis menciptakan sistem digital yang mumpuni. Oleh karena itu, kombinasi keempat teknologi pilar tersebut merupakan kunci utama untuk mengakselerasi perkembangkan ekonomi digital di Indonesia (McKinsey, 2016).

Potensi Digital Indonesia

Berdasarkan indikator-indikator di atas, Indonesia telah memiliki fondasi untuk mengembangkan ekonomi digital. Hal ini ditandai dengan kehadiran revolusi digital serta pertumbuhannya di Indonesia (McKinsey, 2016). Pertama, pada tahun 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 72,7 juta penduduk dan pada tahun 2015, terjadi peningkatan pengguna internet sebesar 21,18% menjadi 88,1 juta penduduk. Jika dibandingkan, baik dari segi jumlah maupun pertumbuhan pengguna internet, Indonesia masih lebih unggul dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data dari internetlivestats (n.d.), pada tahun 2014, jumlah pengguna internet di Malaysia sebanyak 20,1 juta penduduk sedangkan di Thailand sebanyak 23,6 juta penduduk. Kemudian, pada tahun 2015, jumlah pengguna internet di Malaysia meningkat sebesar 2,2% menjadi 20,6 juta penduduk sedangkan di Thailand meningkat sebesar 15,8% menjadi 27,3 juta penduduk.

Dari angka pengguna internet Indonesia pada tahun 2014, sebanyak 75,65% akses internet dilakukan melalui mobile internet. Pada tahun berikutnya, pengaksesan mobile internet tetap mendominasi bahkan terjadi peningkatan dari 75,65% menjadi 76,05%. Mobile internet yang mendominasi menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia terhubung ke internet secara intensif, mengingat bahwa aspek portabilitas mampu memberikan kemudahan dalam pengaksesan internet. Dampaknya, intensifitas hubungan terhadap jaringan tersebut mampu menciptakan hiperkonektivitas yang baik di Indonesia.

Selanjutnya adalah pendapatan teknologi cloud yang tumbuh. Pengukurannya dihitung berdasarkan nilai total pendapatan vendor jasa cloud yang ada di Indonesia. Data dari tahun 2014 hingga 2015 menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari teknologi ini tumbuh sebesar 22%. Pada tahun 2014, total pendapatan vendor jasa cloud di Indonesia bernilai sebesar 269 juta USD. Angka ini tumbuh menjadi 364 USD pada tahun 2015. Tumbuhnya pendapatan teknologi cloud menunjukkan bahwa penggunaannya pun turut meningkat di Indonesia.

Indikator potensi Indonesia yang ketiga ditinjau dari sisi big data dan analytics. Perkembangan pada teknologi ini ditunjukkan dari adanya peningkatan pada aliran informasi yang dikirim oleh berbagai macam perangkat. Informasi tersebut dikumpulkan dalam bentuk data dengan satuan petabyte (1 petabyte = 1.000.000gigabyte). Di Indonesia sendiri, terjadi peningkatan aliran data digital sebesar 62% antara tahun 2014 dan 2015. Volume aliran data sebesar 277 petabyte pada tahun 2014 meningkat menjadi 448 petabyte pada tahun 2015. Peningkatan pada aliran data ini disebabkan oleh indikator yang terakhir, yaitu teknologi Internet of Things(IOT). Keberadaan Internet of Things (IOT) di Indonesia dapat telusuri dari jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Jika data tahun 2014 hingga 2015 ditelusuri, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah perangkat yang terhubung ke internet sebesar 35% , dari 32 juta unit menjadi 39 juta unit. Dampaknya dalah semakin banyak data dapat terkumpul dari perangkat yang terhubung tersebut. Hal inilah yang menyebabkan aliran data di Indonesia meningkat dari tahun 2014 ke 2015.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi digital di Indonesia mengalami perkembangan, baik dari segi ketersediaan maupun penggunaannya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi untuk mengembangkan ekonomi digital. Lebih dari itu, potensi digitalisasi Indonesia juga didukung dari segi penggunaan. Utamanya, dari segi perdagangan elektronik (e-commerce). Menurut data dari Kompas (2016), nilai total transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 20 miliar USD. Angka ini meningkat sebesar 53,8% dari tahun 2014 dengan nilai 13 miliar USD. Bahkan, angka ini diprediksi sebesar 130 miliar USD pada tahun 2020.

Dampak Digitalisasi terhadap Indikator Ekonomi Indonesia

Potensi ekonomi digital di Indonesia merupakan hal yang penting untuk digali lebih jauh. Pasalnya, perkembangan potensi ini mampu memberikan dampak positif terhadap indikator ekonomi lain, salah satunya adalah tingkat produktivitas. Menurut The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016), ekonomi digital berpotensi untuk meningkatkan produktivitas, penghasilan, serta kesejahteraan sosial. Ekonomi digital memungkinkan proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien. Dampaknya, komoditas dapat dihasilkan lebih banyak menggunakan biaya yang lebih sedikit. Proyeksi dari McKinsey (2016) menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan tingkat produktivitas Indonesia di berbagai sektor. Peningkatan ini diperkirakan mampu memberikan dampak sebesar 121,4 miliar USD pada tahun 2025. Melalui teknologi digital, aspek yang terkait dengan produktivitas pada tiap sektor mampu ditingkatkan. Aspek tersebut meliputi optimisasi operasi, kesehatan manusia dan produktivitas, serta perkembangan produk dan penjualan.

Selain itu, adanya digitalisasi pada platform daring juga dapat menyerap populasi nonproduktif di Indonesia(McKinsey, 2016). Jika dikombinasikan, maka teknologi digital dapat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 150 miliar USD pada tahun 2025(McKinsey, 2016).

Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Indonesia memang memiliki potensi untuk mendigitalisasi perekonomiannya. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa hal yang menghambat perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Salah satu faktor yang menghambat adalah masalah pada infrastruktur (McKinsey, 2016). Data yang diperoleh dari McKinsey(2016) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki internet bandwidth yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Hongkong, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Selain itu, rata-rata kecepatan internet di Indonesia juga relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Padahal, kedua infrastruktur ini sangat diperlukan untuk menciptakan akses internet yang baik.

Selanjutnya, tingkat penetrasi internet yang rendah juga menjadi faktor yang  menghambat berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Data pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 34%, masih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand (McKinsey, 2016). Rendahnya tingkat penetrasi Indonesia dibandingkan negara lain menunjukkan bahwa akses internet masih belum dirasakan sebagian besar orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi (2013), persebaran internet di Indonesia masih berpusat di daerah perkotaan. Pada tahun 2014, dari 88,1 juta pengguna internet di Indonesia, 52 juta diantaranya berada di daerah Jawa-Bali (Eka, 2015). Artinya, 64,1% akses internet hanya dirasakan oleh pengguna dari daerah tersebut. Oleh karena itu, selain pengembangan dari sisi teknologi digital, Indonesia juga perlu meningkatkan akses internet yang lebih merata. Dengan demikian, manfaat dari digitalisasi dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Potensi ekonomi digital di Indonesia bukanlah hal yang bual belaka. Potensi dengan daya tarik investasi yang tinggi ini perlu dimanfaatkan dengan baik. Caranya, dengan memanfaatkan sekaligus mengembangkan fondasi teknologi yang telah ada. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas maupun menyerap tenaga kerja nonporduktif. Jika pemanfaatan ini dapat terlaksana dengan baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap indikator ekonomi lain di Indonesia. Syaratnya, masalah yang menjadi penghambat perlu dibenahi. Masalah infrastruktur teknologi, user, serta pemerataan akses menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dengan begitu, potensi ekonomi digital di Indonesia tidak akan hanya menjadi omong kosong.

Referensi

Deloitte. (n.d.). What is digital economy? Dipetik March 5, 2018, dari Deloitte: https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html

Eka, R. (2015, April 24). Pemanfaatan Internet di Indonesia Berdasakan Data APJII Tahun 2014. Dipetik March 8, 2018, dari DailySocialid: https://dailysocial.id/post/pengguna-internet-indonesia

International Data Corporation. (2017). Excellence in the Digital Economy: A Blueprint for Success. Dipetik March 4, 2018, dari IDC:

https://www.idc.com/promo/thirdplatform/RESOURCES/ATTACHMENTS/DXBlueprint.pdf

internetlivestats. (n.d.). internetlivestats. Dipetik March 20, 2018, dari Thailand Internet Users: http://www.internetlivestats.com/internet-users/thailand/

internetlivestats. (n.d.). Malaysia Internet Users. Dipetik March 20, 2018, dari internetlivestats: http://www.internetlivestats.com/internet-users/malaysia/

KATADATA. (2018, February). Inilah 10 Sektor dengan Investasi Asing Tertinggi pada 2017. Dipetik March 20, 2018, dari KATADATA: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/01/inilah-10-sektor-dengan-investasi-asing-tertinggi-2017

Lane. (1999, October). Advancing the Digital Economy into the 21st Century. Information Systems Frontiers, 1(3), 317-320. Dipetik March 7, 2018, dari https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1010010630396

McKinsey. (2016). Unlocking Indonesia’s digital opportunity. McKinsey&Company.

REPUBLIKA.co.id. (2018, February 13). Alirkan Dana Triliunan, Siapa Saja Investor Raksasa Gojek? Dipetik March 2, 2018, dari REPUBLIKA.co.id: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/02/13/p42hwd415-alirkan-dana-triliunan-siapa-saja-investor-raksasa-gojek#

suaramerdeka.com. (2013, November 22). Pengguna Internet Didominasi Penduduk Perkotaan. Dipetik March 8, 2018, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3538/Pengguna+Internet+Didominasi+Penduduk+Perkotaan/0/sorotan_media

The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). New Markets and New Jobs in the Digital Economy. Jobs and Skills in The Digital Economy. Cancun: OECD. Dipetik March 6, 2018, dari https://www.oecd.org/internet/ministerial/meeting/New-Markets-and-New-Jobs-discussion-paper.pdf

TheJakartaPost. (2018, January 31). Indonesia records $4.8 billion investment in digital economy. Dipetik March 4, 2018, dari TheJakartaPost: http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/31/indonesia-records-4-8-billion-investment-in-digital-economy.html

TribunLampung.co.id. (2018, February 13). Wow, Nilai Valuasi Go-Jek Mencapai Rp 53 Triliun. Dipetik March 2, 2018, dari TribunLampung.co.id: http://lampung.tribunnews.com/2018/02/13/wow-nilai-valuasi-go-jek-mencapai-rp-53-triliun

 

Apakah Kurva Phillips Sudah Mati?

Oleh: M. Nabiel Arzyan, Ilmu Ekonomi 2016, dan Ewang Khoirul Asrori, Ilmu Ekonomi 2017, Staf Departemen Kajian dan Penelitian Himiespa FEB UGM

 

Asal Mula Kurva Phillips

Kebijakan ekonomi suatu negara umumnya ditujukan untuk mencapai stabilitas harga, tingkat pengangguran yang rendah, dan pertumbuhan perekonomian yang tinggi (Friedman, 1968).

Tingkat pengangguran hingga kini dipercaya saling berkorelasi dengan kenaikan harga secara umum (inflasi). Kurva Phillips menjelaskan hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Ketika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah dan begitu sebaliknya.

Kurva Phillips hingga kini masih menjadi pegangan bagi para ekonom dunia dalam menentukan kebijakan dan langkah kedepan dalam perekonomian.

Pada tahun 1926, sebelum kurva Phillips diciptakan, ekonom asal Amerika Serikat, Irving Fisher, telah mengemukakan hubungan antara pengangguran dengan tingkat harga dalam tulisanya yang berjudul “A Statistical Relation Between Unemployment and Price Changes”.

Fisher menjadikan variabel harga sebagai variabel independen, tingkat pengangguran dipengaruhi oleh tingkat harga pasar. Ketika nilai uang jatuh sehingga menyebabkan inflasi, pengusaha menemukan bahwa penerimaannya pun meningkat, secara nominal, sebagai akibat kenaikan harga secara umum.

Kenaikan pendapatan ini mendorong pengusaha untuk menambah tenaga kerja guna semakin meningkatkan output. Asumsi inilah yang digunakan untuk mengkorelasi hubungan antara tingkat harga dan tingkat pengangguran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Kenaikan Upah di Amerika Serikat Tahun 1926

Sedangkan Phillips beranggapan lain terkait hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat harga. Phillips menjadikan variabel pengangguran sebagai variabel independen, serta menggunakan sebuah asumsi sederhana terkait dengan hukum permintaan dan penawaran.

Ketika permintaan terhadap barang komoditas dan jasa meningkat relatif lebih tinggi dari penawarannya, maka permintaan tenaga kerja pun akan meningkat seiring kebutuhan perusahaan memproduksi produknya lebih banyak.

Upah sebagai pendapatan masyarakat secara nominal juga meningkat dan mendorong daya beli masyarakat menjadi lebih tinggi. Ketika daya beli masyarakat secara nominal meningkat, pasar akan bereaksi dengan naiknya harga komoditas dan jasa secara umum (inflasi).

Melalui studinya di Inggris pada tahun 1861-1957, Phillips menemukan korelasi negatif terkait tingkat pengangguran dengan biaya upah, yaitu ketika tingkat pengangguran tinggi maka biaya yang harus dibayarkan pengusaha rendah dan begitu sebaliknya.

Saat jumlah pengangguran sedikit, banyak tenaga kerja yang terserap bekerja dibawah perusahaan sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya upah lebih tinggi. Namun dari tradeoff ini, perusahaan akan memperoleh penerimaan yang lebih tinggi. Perusahaan dan pekerja saling membutuhkan dalam perekonomian.

Perkembangan teknologi kala itu masih belum menguasai industri. Tenaga kerja merupakan pemain utama pasar faktor produksi. Industri berusaha menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya guna merangsang perekonomian nasional.

Ketika jumlah pengangguran sedikit, perekonomian akan mengalami keadaan full employment, yaitu keadaan saat faktor produksi yang telah digunakan optimum. Hal inilah yang mendorong kelebihan (overheat) kapasitas produksi sehingga mendorong inflasi di masyarakat.

Gambar 2. Kurva Phillips: Hubungan Pengangguran dan Tingkat Biaya Upah di Inggris (1861-1913)

Pada tahun 1958, Phillips mempublikasikan tulisanya yang berjudul “The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom”. Karena tulisannya, banyak ekonom mempercayai bahwa hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi bersifat permanen.

Asumsi ini menjadi pegangan pemerintah dan ekonom dalam mengambil kebijakan ekonomi. Pemerintah seolah-olah dapat memilih antara tingkat inflasi yang tinggi atau tingkat pengangguran yang tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah memilih mentolerir tingkat inflasi yang tinggi untuk menekan jumlah pengangguran atau pemerintah memilih tingkat pengangguran yang tinggi untuk menekan laju inflasi?

Pada tahun 1960, Paul Samuelson dan Robert Solow mengoptimalkan temuan Phillips dalam tulisanya yang berjudul “Analitical Aspect of Anti Inflation”. Menggunakan data indeks harga inflasi (CPI) tahun 1900-1960 di Amerika Serikat.

Dari data tersebut, ditemukan korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi di Amerika Serikat. Temuan inilah yang sejatinya melabeli nama kurva Phillips sebagai teori dan pegangan kebijakan dalam ekonomi makro hingga saat ini.

Gambar 3. Kurva Phillips: Tingkat Pengangguran dan Inflasi di U.S tahun 1900-1960

Pada tahun 1970 hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Amerika Serikat mulai menghilang. Ketika tingkat inflasi tinggi tingkat pengangguaran juga tinggi (stagfilasi). Hal ini mulai menunjukan hubungan positif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Kurva Phillips dibeberapa negara mulai menghilang.

Kritik terhadap Kurva Phillips

Pada tahun 1968, Milton Friedman mengkritik jika korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan inflasi hanya dapat terjadi jika pelaku pasar tidak berekspektasi terhadap tingkat inflasi. Adapun jika hubungan tersebut benar terjadi, hal itu hanya sementara. Mekanisme pasar pada jangka panjang akan menghilangkan fenomena tersebut. Kritik lain datang dari Paul Craig Roberts yang mempertanyaan keberadaan empiris dari kurva Phillips. Roberts bahkan berargumentasi jika kurva Phillips layaknya sebuah unicorn di mana banyak orang mempercayainya, namun tidak ada yang berhasil menemukannya.

 

Gambar 4. Grafik Hubungan Laju Inflasi dan Tingkat Pengangguran Amerika Serikat dan Malaysia (1980-2016)

Berdasarkan data inflasi dan pengangguran di Amerikat Serikat, dapat dilihat jika tidak terdapat hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Hubungan antara inflasi dan pengangguran justru membentuk garis yang sedikit cembung (direpresentasikan dalam garis tren inflasi). Adapun kurva Phillips pada grafik sama sekali tidak merepresentasikan data empiris antara inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat. Sedangkan di Malaysia, kurva Phillips masih dapat dijumpai meskipun landai.

Kegagalan kurva Phillips dikarenakan adanya asumsi yang tidak relevan. Pertama, daya tawar dari para pekerja menurun. Pada masa kurva Phillips diuji,  pengusaha belum memiliki teknologi canggih sehingga perusahaan sangat bergantung pada pekerja.

Pada tingkat pengangguran yang rendah, para pekerja memiliki daya tawar lebih untuk meminta kenaikan upah. Kenaikan upah tersebut pada akhirnya mendorong terjadinya inflasi. Di masa ini, perusahaan sudah memiliki teknologi canggih sehingga daya tawar pekerja tidak lagi besar.

Kedua, para pelaku pasar sekarang cenderung memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi (Friedman, 1968; Blanchard, 2017). Hal ini dikarenakan pelaku pasar cenderung menyesuaikan diri terhadap target inflasi yang ditetapkan oleh bank sentral (Insukindro & Sahadewo, 2010). Adanya ekspektasi akan tingkat inflasi mendatang memang memungkinkan terjadinya kurva Phillips dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pengusaha akan menyesuaikan upah nominal para pekerjanya sehingga menghilangkan kurva Phillips.

Meski begitu, keberadaan empiris dari kurva Phillips masih misterius. Berdasarkan pengamatan pada beberapa negara maju dan berkembang, kurva Phillips masih dapat ditemui. Keberadaan kurva Phillips, ditandai dengan koefisien korelasi negatif, masih ditemui di sejumlah negara seperti Argentina, Jerman, Jepang, Malaysia, dan Spanyol. Fenomena ini seakan menolak anggapan jika kurva Phillips sudah mati.

Tabel 1. Kurva Phillips di Beberapa Negara Maju dan Berkembang

 

Kesimpulan

Kurva Phillips memiliki peranan penting karena sering dijadikan pemerintah sebagai landasan pengambilan kebijakan. Seiring perkembangan zaman, relevansi kurva Phillips perlu dipertanyakan kembali agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang salah. Kegagalan kurva Phillips terjadi karena 2 asumsi yang gagal. Pertama, turunnya daya tawar pekerja dan ekspektasi inflasi oleh pelaku pasar. Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Indonesia,  Korea Selatan dan Vietnam adalah contoh negara yang tidak ditemukan bukti adanya kurva Phillips. Kedua, para pelaku pasar saat ini cenderung memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Meski begitu, kurva Phillips justru masih dapat ditemukan di beberapa negara. Ke depannya, diperlukan studi lebih lanjut mengenai keberadaan dari kurva Phillips. Yang jelas, kurva Phillips belum sepenuhnya mati.

Untuk kritik dan saran: himiespa.dp@gmail.com

Daftar Pustaka

Blanchard, Olivier. (2017). Macroeconomics, 7th Edition. Pearson Education

Denman, James and McDonald, Paul. (1996). Unemployment Statistic in 1881 to the Present Day. https://www.iser.essex.ac.uk/research/publications/501632

Friedman, Milton. (1968). The Role of Monetary Policy. American Economic Review. 58 (1): pp. 1-1

Fisher, I. (1973). A Statistical Relation between Unemployment and Price Changes. Journal of Political Economy, 81 (2).

Gordon, Robert J. (2011). The History of Phillips Curve: An American Perspective. Northwestern University. http://facultyweb.at.northwestern.edu/economics/gordon

Humprey, Thomas M. (1985). The Early Historiy of the Phillips Curve. Federal Reserve Bank of Richmond. Economic Review.

Insukindro, I. and Sahadewo, G.A. (2010). Inflation Dynamics in Indonesia: Equilibrium

Correction and Forward-Looking Phillips Curve Approaches. Gadjah Mada

International Journal of Business. 12 (1), pp. 117-133

Phillips, A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom. Economica, 25 (100), pp 283-299.

Roberts, Paul C. (2018). Phillips Curve R.I.P. Retrieved from:

Summers, Lawrence. (2017). America needs its unions more than ever. Financial Times.

https://www.ft.com/content/180127da-8e59-11e7-9580-c651950d3672

Samuelson, Robert and Solow. (1960). Analytical Aspect of Anti-Inflation. Massachusetts Institute of Technology. American Economic Review, 50, 177-194.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Ricardian Equivalence: Benarkah Defisit Anggaran Tidak Berpengaruh terhadap Konsumsi Masyarakat?

Oleh: Anggita Utomo, Ilmu Ekonomi 2017, Yusuf Fajar Mukti, Ilmu Ekonomi,  dan Zahra Putri, Ilmu Ekonomi 2017, Staf Departemen Kajian dan Penelitian Himiespa FEB UGM

 

Latar Belakang Penelitian

Sumber dana sebuah negara umumnya berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang di dalamnya termasuk hibah, pinjaman negara, penjualan kekayaan negara dan lain sebagainya.

Sumber-sumber tersebut penting untuk membiayai belanja negara demi keperluan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah bisa jadi menghadapi dilema dalam membiayai negaranya terkait kebijakan fiskal yang akan dibentuk. Antara bergantung pada penerimaan pajak atau mengandalkan penerimaan negara bukan pajak, khususnya pinjaman luar negeri.

Dilema ini pertama kali disampaikan oleh David Ricardo dalam tulisannya, On the Principles of Political Economy and Taxation (1817). David Ricardo menganggap bahwa kebijakan defisit anggaran tidak lain adalah pajak yang tertunda. Berangkat dari sini, Buchanan (1976), yang diprakarsai oleh Barro (1974) kemudian membangun sebuah teori bernama Ricardian Equivalence.

Pada dasarnya, Ricardian Equivalence menyatakan bahwa defisit anggaran pemerintah yang diakibatkan oleh pemotongan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat konsumsi agregat suatu negara. Alih-alih menambah konsumsi, penambahan pendapatan yang diterima masyarakat dari pemotongan pajak tersebut ditabung sehingga menambah jumlah private saving.

Hal tersebut disebabkan oleh pandangan David Ricardo yang mengasumsikan bahwa masyarakat adalah individu yang rasional, berpikir jauh ke depan, dan peduli terhadap kesejahteraan generasi mendatang.

Dengan menambah tabungan di masa sekarang, masyarakat berharap akan dapat membayar tambahan pajak yang dibebankan ke generasi di masa mendatang. Dengan demikian, efek dari defisit anggaran justru lebih menambah tingkat private saving daripada tingkat agregat konsumsi masyarakat.

Selain Ricardian Equivalence, terdapat dua kelompok lain yang mencoba menjawab dilema tersebut. Pertama adalah kaum Neoklasik, yang menyimpulkan bahwa kebijakan defisit anggaran memiliki pengaruh yang buruk terhadap perekonomian karena dalam kondisi full-employment, defisit anggaran yang permanen akan menyebabkan crowding-out.

Kelompok terakhir adalah kaum Keynesian, yang menyatakan bahwa defisit anggaran yang terjadi pada waktu yang tepat akan merangsang konsumsi, pendapatan nasional, tabungan dan akumulasi modal. Dengan demikian, defisit anggaran akan memiliki konsekuensi yang menguntungkan dan menstimulus perekonomian.

Fokus utama dalam tulisan ini adalah pendekatan yang digunakan oleh kelompok pendukung teori Ricardian equivalence. Teori tersebut penting untuk dianalisis dan dikritisi lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana respon variabel tingkat konsumsi rumah tangga yang dimaksudkan oleh David Ricardo dalam teorinya.

Selain itu, teori tersebut bertentangan dengan pemikiran Keynesian yang mengatakan bahwa pemotongan pajak akan menambah tingkat konsumsi seseorang. Hal itu disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang diperoleh dari tambahan selisih pajak yang tidak dibayarkan. Tambahan pendapatan tersebut secara agregat akan meningkatkan tingkat permintaan. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut relevansi teori tersebut guna membuka perspektif baru akan berbagai macam efek kebijakan fiskal berupa pemotongan pajak serta defisit anggaran di perekonomian suatu negara.

Studi Literatur

Ricardian Equivalence dapat berlaku dengan mengasumsikan bahwa masyarakat hidup selamanya, pasar modal swasta yang sempurna, terdapat kejelasan akan pajak dan pendapatan di masa depan dan jumlah pajak sudah ditentukan oleh negara (Bernheim, 1987). Barro (1989) dalam “The Ricardian Approach to Budget Deficits” mengkritik asumsi Ricardian Equivalence.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya masyarakat tidak hidup selamanya, pasar modal swasta yang tidak sempurna, pajak dan pendapatan yang belum jelas di masa depan dan jumlah pajak tidak sepenuhnya ditentukan oleh negara karena pajak bergantung kepada pendapatan, pengeluaran, kekayaan, dan lain sebagainya.

Kemudian, Seater (1993) dalam “Ricardian Equivalence” mengkritisi bahwa Ricardian Equivalence tidak sepenuhnya benar dikarenakan teori ini membutuhkan terlalu banyak kondisi atau asumsi yang sulit untuk ditemukan di dunia nyata. Leiderman dan Blejer (1988) dalam “Modeling and Testing Ricardian Equivalence”  menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dalam teori ini yang menyiratkan bahwa kebijakan keuangan defisit dapat berdampak pada konsumsi swasta dan permintaan agregat.

Khalid (1996) dalam risetnya yang berjudul “Ricardian Equivalence:Evidence From Developing countries” menemukan hasil yang berbeda-beda pada pengujian Ricardian Equivalence di 17 negara berkembang, yaitu Mesir, India, Indonesia, Maroko, Nigeria, Pakistan, Peru, Sudan, Tunisia, Brazil, Portugal, Turki, Israel, Korea, Malaysia, Mexico, dan Filipina.

Menggunakan data periodik tahun 1966 hingga 1988, ia menemukan kesesuaian pada 12 negara yang disebut pertama untuk implikasi Ricardian Equivalence, yang artinya defisit anggaran oleh pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan tingkat agregat konsumsi masyarakat di negara tersebut.

Adapun sisa lima negara lainnya menunjukan hal yang sebaliknya, meskipun dengan derajat pengaruh yang berbeda untuk masing-masing negaranya. Dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa tidak berlakunya Ricardian Equivalence di kelima negara tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya asumsi yang menjadi pilar utama dari hipotesis Ricardian Equivalence, yaitu individu pada suatu negara tidak mengalami liquidity constraint atau kesulitan mendapatkan pinjaman likuiditas dari lembaga keuangan untuk keperluan konsumsi.

Meskipun mencapai konklusi, terdapat kelemahan pada hasil riset dan metodologinya. Lebih lanjut Khalid (1996) mengatakan bahwa ketidaktersediaan data periodik di masing-masing negara merupakan kelemahan terbesar dari riset tersebut sehingga terdapat beberapa detail kecil yang mungkin saja berpengaruh terhadap konklusi, diabaikan dan tidak masuk perhitungan.

Adapun, kritik terbaru oleh Bittante (2013) dan Nickel and Vansteenkiste (2008) tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak, yaitu pihak yang mengkonfirmasi adanya Ricardian Equivalence dan pihak yang menolak. Maka dari itu, keduanya belum bisa memastikan apakah teori ini benar-benar berlaku atau tidak berlaku.

Model dan Data

Ada empat model yang diakui secara luas dalam proses regresi variabel-variabel Ricardian Equivalence, yaitu yang dikembangkan oleh Feldstein (1982), Kormendi (1983), Seater dan Mariano (1985), dan Modigliani et al. (1985).

Kemudian, Modigliani et al.(1985) telah menguji model yang dikembangkannya untuk pengujian Ricardian Equivalence di negara Italia, yang mana ia mencapai kesimpulan bahwa peningkatan 4 persen defisit anggaran pemerintah menyebabkan penurunan tabungan nasional (national saving) sebanyak 3,4 persen. Dengan demikian, Ricardian Equivalence tidak berlaku di Italia. Adapun bentuk matematis dari model tersebut adalah sebagai berikut :

Cpt=a0+a1Ydt+a2Wt+a3DEFt+a4Dt+et

yang mana :

Cp    = Konsumsi rumah tangga (Private Consumption);

Yd    = Pendapatan bersih (Disposable Income);

W     = Kekayaan/Aset negara setelah dikurangi utang pemerintah;

DEF = Defisit anggaran pemerintah (disesuaikan terhadap inflasi);

D      = Net debt bank sentral dan kepemilikan aset di luar negeri.

Dengan Yd, W, DEF, dan D berlaku sebagai independent variable atau variabel bebas, sedangkan Cp sendiri berlaku sebagai dependent variable atau variabel terikat, yang mana nilainya kita asumsikan dipengaruhi oleh perubahan nilai keempat variabel lainnya. Dalam proses regresi, kami menggunakan data panel dalam satuan US dollar dari tiga negara, yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia dari tahun 2006 hingga 2016.

Data konsumsi rumah tangga dan pendapatan bersih di tiga negara kami dapatkan dari CEIC. Kemudian, data kekayaan didapatkan dari global wealth report yang diterbitkan oleh Credit Suisse Research Institute. Selanjutnya, data defisit anggaran pemerintah diperoleh dari countryeconomy.com dan data net debt bank sentral dan kepemilikan aset di luar negeri diperoleh dari laporan keuangan bank sentral di masing-masing negara.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil regresi data ketiga negara, terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikansi pengaruh pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Cp). Berikut adalah rangkuman hasil regresi data yang telah kami dapatkan :

Dari hasil regresi diatas, terlihat bahwa Ricardian Equivalence berlaku di tiga negara yang kami teliti. Hal ini dikarenakan variabel defisit anggaran pemerintah (DEF) dengan koefisien sebesar -2.232 tidak memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga secara signifikan, yang ditunjukkan pula dengan p-value tanpa bintang atau dengan kata lain, nilainya sangat tidak signifikan.

Adapun variabel bebas yang paling memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga (private consumption) adalah pendapatan bersih (DP) dengan koefisien sebesar 2,278 dan p-value kurang dari 0,01, diikuti dengan kekayaan (W) sebesar 0,358 dan p-value kurang dari 0,05, dan central bank net debt sebesar 6,768 dan p-value kurang dari 0,1. Artinya, setiap kenaikan satu unit pendapatan disposibel diikuti dengan kenaikan tingkat konsumsi rumah tangga sebesar 2,278 unit.

Keterbatasan

Kami mengakui bahwa terdapat berbagai kekurangan pada penelitian yang kami lakukan khususnya pada model regresi. Ricciuti (2001) mengatakan bahwa masih terdapat variabel penting lainnya yang tidak terdapat pada model tersebut, seperti pajak dan belanja negara yang mungkin relevan dalam pengujian Ricardian Equivalence.

Rossi (1989) juga mengkritik pemodelan ini karena model tersebut mengalami underfitting. Akan tetapi, kami memutuskan untuk tetap menggunakan model ini karena alasan kemudahan dan kesesuaian data pada negara-negara yang akan kami teliti.

Penelitian ini juga memiliki kelemahan dikarenakan observasi pada data yang kami gunakan relatif sedikit, yang mana idealnya adalah 30 observasi untuk masing-masing variabel. Namun, karena sedikitnya ketersediaan data, kami memutuskan untuk hanya menggunakan 33 observasi untuk masing-masing variabel.

Kesimpulan dan Saran

Teori Ricardian Equivalence memiliki peranan penting sebagai dasar keputusan fiskal di sebuah negara.  Namun, seiring berjalannya waktu, teori Ricardian Equivalence patut dipertanyakan relevansinya.

Di negara-negara yang sudah diteliti (Malaysia, Indonesia, dan Thailand) tidak ditemukan cukup bukti untuk menolak teori yang ada. Dengan kata lain, teori Ricardian Equivalence masih relevan di negara-negara tersebut.

Berlakunya Ricardian Equivalence dalam tiga negara yang diteliti menimbulkan pertanyaan. Dari hasil studi sebelumnya di negara lain, asumsi dari Ricardian Equivalence mampu dipatahkan. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Meski demikian, bukti yang didapat dari hasil regresi tidak cukup untuk menolak teori tersebut.

Relevansi Ricardian Equivalence pada negara-negara yang diteliti bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor di luar model. Salah satunya adalah faktor ilusi fiskal. Ilusi fiskal menunjukkan ketidaksadaran dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang dibayarkan (Dollery and Worthington 1996).

Ilusi fiskal ditengarai menjadi penyebab negara-negara yang diteliti memiliki ketaatan pajak yang tergolong rendah. Dilansir dari PWC, pada tahun 2006-2016, Indonesia menyentuh ranking terendah di tahun 2016, yaitu 148 dari 211 negara. Diikuti oleh Thailand di ranking 70 dan Malaysia di ranking 31. Ketaatan pajak yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat umumnya tidak membayar pajak wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan penghindaran pajak ini, masyarakat tidak merasakan adanya pemotongan pajak akibat kebijakan defisit anggaran. Konsekuensinya, tambahan disposable income tidak begitu dirasakan oleh masyarakat sehingga defisit anggaran tidak mampu memengaruhi perubahan private consumption dari tahun ke tahun.

Berlakunya Ricardian Equivalence di tiga negara yang kami teliti mungkin disebabkan oleh berbagai kelemahan dalam penelitian kami. Kelemahan dari penelitian ini adalah sedikitnya ketersediaan data. Oleh karena itu, kami menyarankan penelitian Ricardian Equivalence lebih lanjut dengan mengikutsertakan observasi yang lebih banyak agar memperkaya analisis Ricardian Equivalence. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan melibatkan ilusi fiskal dan ketaatan pajak untuk menguji relevansi Ricardian Equivalence lebih dalam.

Daftar Pustaka

Adji, Artidiatun & Alm, James. 2016. Testing Ricardian Equivalence in Indonesia. Journal of Contemporary Economic and Business Issues 3, pp. 5-31

Allers, M., Haan, J. D., & Kam, F. D. 1998. Using Survey Data To Test for Ricardian Equivalence. Public Finance Review, 26(6), pp. 565-582.

Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. 1998. Tax Compliance. Journal of Economic Literature, 36(2),  pp. 818-860.

Barro, R. J. 1989. The Ricardian Approach to Budget Deficits. Journal of Economic Perspectives 3, pp. 37-54.

Belingher, Daniel & Moroianu, Nicolae. 2015. Empirical Evidence on the Ricardian Equivalence in Romania. Theoretical and Applied Economics XXII, pp. 163-170

Bernheim, B. D. 1987. Ricardian Equivalence: An Evaluation of Theory and Evidence. NBER Macroeconomics Annual 2 , pp. 263-304

Bernheim, B. D. 1989. A Neoclassical Perspective on Budget Deficits. Journal of Economic Perspectives, 3(2), pp. 55-72.

Buchanan, James M. 1976.  Barro on the Ricardian Equivalence Theorem. Journal of Political Economy 84, pp. 337-342

Dollery, Brian E., & Worthington, Andrew C. The Empirical Analysis of Fiscal Illusion. Journal of Economics Survey, pp. 261-297

Khalid, A. M. 1996. Ricardian equivalence: Empirical evidence from developing economies. Journal of Development Economics, 51(2), pp. 413-432.

Kormendi, R.C. 1983. Government Debt, Government Spending, and Private Sector Behaviour. American Economic Review 73, pp. 994-1.010

Leiderman, L., & Blejer, M. I.1988: Modeling and Testing Ricardian Equivalence, A Survey, IMF Staff Papers, pp. 1-35.

Ricardo, David. 1817. On the Principles of Political Economy and Taxation. England: John Murray.

Ricciuti, Roberto. 2003. Assessing Ricardian Equivalence. Journal of Economics Survey, pp. 55-78

Seater, J. (1993). Ricardian Equivalence. Journal of Economic Literature, 31(1), pp. 142-190

 

Untuk kritik dan saran: himiespa.dp@gmail.com