Ulasan dan Tantangan Perekonomian Indonesia 2018/2019

Economics of “Ena-ena”: Homo Lubido atau Homo Economicus?

Oleh: Rinorsa Duane Agusta, Ilmu Ekonomi 2017, Staf Departemen Kajian dan Penelitian 2019.

Aristoteles pernah berkata bahwa manusia merupakan animal rationale. Ya, manusia atau Homo sapiens pada dasarnya tidak lain adalah “hewan” yang tergolong ke dalam kelompok mamalia. Kendati diciptakan dengan kemampuan berfikir melebihi hewan lain, manusia tidak akan pernah lepas dari sifat biologis aslinya. Salah satu sifat yang dimaksud adalah dorongan seksual atau libido (lubido dalam Latin). Sebagai mamalia, dorongan tersebut diasosiasikan oleh androgen—semakin tinggi level testosteron seseorang semakin banyak keterlibatannya pada aktivitas seksual, baik itu laki-laki maupun perempuan (Edwards & Booth, 1994; Sherwin, 1994; dalam Fisher, 2006). Ini merupakan sesuatu yang alamiah. Ketika terekspos pada stimulus seksual, otak melepaskan senyawa kimia, dopamin, yang berfungsi menghantarkan kenikmatan, gairah, hasrat, atraksi, dan lain-lain (Kuszewski, 2010). Lebih dari itu, dopamin bertanggung jawab atas dorongan dan motivasi sehingga dipercaya sebagai salah satu penyebab timbulnya adiksi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika “ena-ena” atau aktivitas seksual sering dimetaforakan sebagai kenikmatan surgawi.

Meski demikian, kombinasi antara faktor biologis, pengalaman, dan lingkungan memegang peranan dalam menentukan kapan, di mana, dan seberapa sering seseorang mengekspresikan dorongan seksualnya (Nyborg, 1994 dalam Fisher, 2006). Terutama, faktor sosiokultural dan agama turut serta menentukan perilaku seksual seseorang. Hal ini tentunya akan bergantung pada masing-masing kelompok masyarakat. Di Indonesia misalnya, hubungan seksual pranikah (apalagi di usia remaja) masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Grafik 1 menunjukkan, 97% dari 1.000 orang sampel di Indonesia mengatakan bahwa hubungan pranikah antara orang dewasa tidak dapat diterima secara moral, terlebih antara remaja. Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat, German, dan Britania Raya, survei melaporkan lebih dari 80% penduduk muda di negara tersebut telah melakukan hubungan seksual pranikah pada saat usia remaja yang mengindikasikan bahwa hal tersebut dianggap wajar (Chamie, 2018).

Grafik 1. Persentase Pendapat Orang Mengenai Hubungan Seksual Pranikah Orang Dewasa

Grafik [1]
Grafik [1]
Sumber: diolah dari Pew Research Center (2013)

Ironisnya, batasan-batasan yang dibentuk oleh norma dan agama terkadang tidak selalu ditaati. Alternatif-alternatif lain kemudian dipilih sebagai wujud reaksi dari insentif yang diberikan oleh batasan tersebut “baca: membelot”. Padahal, tampaknya perbuatan yang dilakukan merugikan. Alhasil, motif perbuatannya acap kali dipandang tidak logis. Analisis-analisis ilmu ekonomi lantas dapat digunakan untuk melihat keberadaan rasionalitas dibalik itu.

 

Seks dan Rasionalitas

Kopulasi—penetrasi penis ke dalam vagina—bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan hasrat seksual. Seks oral atau berciuman pun cukup untuk merangsang dan mencapai orgasme. Bahkan, penyaluran gairah seks tidak harus terikat pada jumlah pelaku. Masturbasi, mengonsumsi konten pornografi, atau sekadar berfantasi mengenai sesuatu yang berbau seksual dan merangsang ialah contoh dari banyak alternatif yang dapat dilakukan secara mandiri.

Terlepas dari faktor biologis, dasar rasionalitas juga melatarbelakangi keputusan individu untuk melakukan hubungan seks, beserta bentuknya. Seks oral menjadi contoh yang menarik. Terdapat studi oleh peneliti di Johns Hopkins Bayview Medical Center yang menemukan bahwa di antara tahun 1994 dan 2004, penduduk muda Amerika Serikat berumur 12 hingga 24 tahun yang baru saja melakukan seks oral meningkat dua kali lebih banyak, bahkan lebih (meningkat dari 16% menjadi 32% untuk laki-laki dan 14% menjadi 38% untuk perempuan). Tidak hanya itu, Professor Jonathan Zenilman dari Johns Hopkins University mengemukakan, 75% hingga 80% pasien (remaja dan dewasa) di kliniknya mengaku kadang melakukan seks oral (Harford, 2008). Angka ini meningkat dari tahun 1990 ketika hanya setengah dari perempuan dan seperempat dari laki-laki yang melakukannya. Jelas bahwa tren seks oral di Amerika Serikat meningkat pada periode tersebut.

Jika kita gali, motif ekonomi di balik mode seks berupa oral cukup sederhana. Perlu diingat bahwa orang yang rasional, dalam kaca mata ilmu ekonomi, merespon pada tradeoffs dan insentif. Dikutip dari Harford (2008), perubahan costs-benefits mengakibatkan perilaku seseorang berubah dan orang rasional akan menimbang masa depan juga masa kini untuk mengantisipasi konsekuensi yang timbul dari perbuatannya. Untuk fenomena seks oral, manfaat yang diperoleh dari hubungan seksual tentunya retorik terutama laki-laki. Akan tetapi, dari segi biaya, kopulasi ternyata menjadi lebih mahal untuk dilakukan oleh remaja dibandingkan dengan seks oral, setidaknya untuk kasus di Amerika Serikat.

Pertama, edukasi yang intens mengenai penyebaran HIV/AIDS menyebabkan biaya untuk melakukan kopulasi menjadi lebih tinggi—risiko besar terkena penyakit kelamin menular dibanding biaya melakukan seks oral yang mungkin bagi perempuan hanya nyeri di tenggorokan (Harford, 2008). Kedua, lanjut Harford, beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengharuskan remaja perempuan yang akan melakukan aborsi untuk mengabarkan atau meminta izin kepada orang tua. Dampaknya, biaya hamil bagi remaja menjadi lebih mahal sehingga hubungan seksual dengan risiko hamil yang kecil menjadi lebih “menguntungkan”. Sebetulnya, alat kontrasepsi dapat menjadi solusi bagi kedua masalah tetapi biaya (eksplisit) tambahan perlu dikeluarkan. Dengan demikian, seks oral menjadi substitusi terdekat yang memiliki costs-benefit lebih baik.

Kesimpulannya, terdapat trade-offs antara konsekuensi masa kini dan masa depan yang, sadar tak sadar, dipertimbangkan oleh individu rasional. Bentuk seks apapun yang dipilih, seperti kopulasi tanpa alat kontrasepsi, individu memperoleh manfaat jangka pendek berupa kenikmatan. Di sisi lain, konsekuensi jangka panjang yang harus ditanggung adalah risiko hamil dan terkena penyakit kelamin menular. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada orang yang memilih kenikmatan jangka pendek meski harus menanggung risiko di kemudian hari. Gruber (2001) mencoba memodelkan pilihan individu dalam menghadapi trade-offs antara konseskuensi masa kini dan masa depan. Diumpamakan seorang individu membuat pilihan yang mempengaruhi kesejahteraannya pada periode 1, 2, …, T sehingga

Model [1]

Keterangan

Diumpamakan pula pada periode t seorang individu memilih untuk memaksimalkan preferensi intertemporal periode t

Model [1]

Menggunakan model di atas, contoh ilustrasi dari kasus penentuan keputusan melakukan hubungan seks yang berisiko adalah sebagai berikut. Terdapat seorang remaja yang sedang memutuskan untuk melakukan seks tanpa kondom dengan pasangannya. Sebagai individu yang rasional, remaja tersebut akan menimbang keuntungan jangka pendek (u1), yaitu kenikmatan seksual, dan konsekuensi jangka panjang (u2) seperti hamil dan terkena penyakit kelamin. Sebagai contoh, jika utilitas pada periode satu (u1=20) dan periode dua (u2= -30) maka rasionalnya ia tidak akan melakukan seks tanpa kondom (kesejahteraan bernilai negatif). Keputusan tersebut akan berlaku jika faktor heuristic discounting (delta = 1). Faktor ini menggambarkan persepsi individu terhadap ketidakpastian atau risiko yang terjadi di kemudian hari. Jika bernilai satu maka persepsi mengenai konsekuensi di masa depan sesuai dengan standar normatif (preferensi individu dianggap konstan). Akan tetapi, jika keputusan remaja tersebut didasarkan pada 2/3 maka ia akan melakukan seks tanpa kondom (kesejahteraan bernilai lebih dari sama dengan nol). Untuk itu, persepsi terhadap risiko di masa depan (delta) merupakan faktor yang penting. Semakin kecil perhatian individu terhadap risiko di kemudian hari, semakin kecil pula nilai faktor heuristic discounting. Dengan kata lain, individu yang berani mengambil risiko, dalam contoh ini melakukan seks tanpa kondom, adalah individu yang tidak terlalu mementingkan kesejahterannya di kemudian hari (Gruber, 2001).

Senada dengan Gruber, Yoon dan Tangtammaruk (2016) memodelkan keputusan individu ketika diberi tawaran untuk melakukan hubungan seks berisiko, menggunakan game theory. Berbeda dengan sebelumnya, model ini menekankan pada asymmetric information yang dihadapi oleh individu. Ketika ditawari seks, seorang individu (untuk selanjutnya disebut B) tidak mengetahui status HIV pasangannya (selanjutnya disebut A). Ini dapat terjadi karena dua hal. Pertama, B tidak memberi tahu status HIV dirinya kepada A, atau B berbohong kepada A. Oleh karena itu, individu B dihadapkan pada asymmetric information. Asumsi-asumsi dari model ini adalah sebagai berikut. Pertama, individu dengan HIV- lebih memilih seks tanpa kondom daripada dengan kondom (jika pasangannya berstatus HIV-). Kedua, individu dengan HIV- lebih memilih seks dengan kondom daripada tanpa kondom (jika pasangannya berstatus HIV+). Ketiga, individu dengan HIV- lebih memilih tidak seks daripada seks tanpa kondom (jika pasangannya berstatus HIV+). Keempat, individu dengan HIV+ lebih memilih seks tanpa kondom dibandingkan semua alternatif lain dan seks tanpa kondom lebih dipilih ketimbang tidak seks (untuk semua status HIV pasangannya).

Sebagai contoh, diumpamakan hanya B yang berstatus HIV- dan B tidak mengetahui secara pasti status HIV pasangannya. A memberikan tawaran kepada B untuk melakukan seks kemudian B menentukan pilihan untuk melakukan seks tanpa atau dengan kondom (sequential game). Jika keduanya setuju maka keduanya akan melakukan seks, jika tidak maka keduanya tidak melakukan seks. Payoffs (hasil) dari masing-masing kemungkinan ditunjukkan oleh gambar 1. Perlu dicatat bahwa nilai payoffs hanya sekadar contoh dengan dasar asumsi-asumsi yang telah disebutkan sebelumnya.

 

Gambar 1. Game of Tree Keputusan Seks dengan Informasi Tidak Lengkap

Game of tree

Sumber: diolah dari Yoon dan Tangtammaruk (2016)

Diumpamakan pula tingkat keyakinan B bahwa A mengidap status HIV+ adalah simbol (myu) sehingga expected utility dari masing-masing kemungkinan seks dapat dinyatakan

Model [2]

Model [2]

Dari persamaan tersebut, individu B akan memperoleh payoffs yang sama dari dua kemungkinan seks jika tingkat keyakinan bahwa A mengidap status HIV+(myu) sebesar 2%. Akan tetapi, jika tingkat keyakinannya kurang dari 2% maka ia akan memilih seks tanpa kondom. Sebaliknya, ia akan memilih seks dengan kondom jika tingkat keyakinannya lebih dari 2%. Poin yang menarik adalah batasan tingkat kepercayaan (myu) akan semakin mengecil jika payoff negatif dari seks dengan pasangan HIV+ semakin besar. Oleh karena itu, jika individu B menganggap bahwa dampak negatif dari seks berisiko semakin besar ia cenderung akan berhati-hati (kecuali ia sangat yakin kemungkinan pasangannya berstatus HIV+ sangat kecil).

 

Kesimpulan Akhir

Perilaku seksual adalah sesuatu yang alamiah meskipun manusia memiliki kapasitas tertentu untuk mengendalikannya. Di samping itu, faktor lingkungan sosial juga memegang peranan penting dalam membentuknya. Motif ekonomi pun turut melandasi perilaku seksual individu. Ini tidak terlepas dari asumsi bahwa manusia adalah Homo economicus yang merespon pada insentif dan menimbang costs-benefits secara rasional. Kendati demikian, masih terdapat perilaku menyimpang yang membuat keputusan individu terkait seksualitas menjadi tidak rasional. Alasannya, anggapan Homo economicus seringkali terlalu ideal dan manusia dihadapkan pada dunia dengan informasi yang tidak sempurna. Model ekonomi mungkin mengandung asumsi yang terlalu kuat tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran umum mengenai perilaku ‘ena-ena’ seseorang.

 

Untuk kritik dan saran: himiespa.dp@gmail.com

 

Referensi1. Chamie, J. (2018). Premarital Sex: Increasing Worldwide. Retrieved from http://www.ipsnews.net/2018/04/premarital-sex-increasing-worldwide/

2. Fisher, H. E., Aron, A., & Brown, L. L. (2006). Romantic love: A mammalian brain system for mate choice. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences,361(1476), 2173-2186. doi:10.1098/rstb.2006.1938.
4. Gruber, J. (2001). Risky Behavior among Youths. Chicago: University of Chicago Press.
5. Harford, T. (2009). The logic of life: The rational economics of an irrational world. New York: Random House.
6. Kuszewski, A. (2014, August 27). The Science Of Pleasure: Part II- Your Brain On Sexual Imagery. Retrieved from
https://www.science20.com/rogue_neuron/science_pleasure_part_ii_your_brain_sexual_imagery.
7. Yoon, Y and Tangtammaruk. “Taking Risk” in the Era of HIV: A Closer Look at Selling Sex in Thailand. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 24 (S): 175 – 188 (2016)

Analisis Perang Dagang terhadap Lingkungan, Lestari atau Tercederai?

Oleh: Anggita Utomo (Ilmu Ekonomi 2017), Wakil Kepala Departemen Kajian dan Penelitian Himiespa FEB UGM

Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan RRC menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan karena dampaknya yang dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Bahkan, menurut International Monetary Fund, perang dagang ini berpotensi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global sampai 0,5% dari kuartal pertama  ke kuartal kedua 2018 (IMF, 2018).

Perang dagang ini lahir sejak timbulnya kekhawatiran Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45, terhadap defisit neraca perdagangan Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian aktif menaikkan tarif pajak yang tinggi bagi produk-produk impor dari seluruh negara. Salah satu contohnya adalah kenaikan tarif impor besi dan aluminium yang mencapai angka 25 % dan 10 %.

Mengingat Amerika Serikat merupakan negara importir aluminium dan besi terbesar di dunia, negara-negara eksportir aluminium dan besi seperti RRC, Kanada, Korea Selatan dan negara-negara lainnya tentu melihat hal ini sebagai sebuah musibah karena harus kehilangan potensi pasar yang cukup besar.

Menanggapi hal tersebut, RRC juga memasang tarif impor bagi produk-produk Amerika, khususnya produk makanan mentah.  Lalu, bagaimana dampak aksi perang dagang tersebut?

Perdagangan internasional umumnya dipandang sebagai hal yang baik. Dengan adanya perdagangan internasional, sebuah negara mampu menambah sejumlah net ekspor yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, selain pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional rupanya juga berdampak pada lingkungan.

Jika dilihat dari kacamata ekologi, menurunnya aktivitas ekonomi antarnegara bisa jadi berdampak baik pada lingkungan, terlepas dari dampak ekonomi yang dihasilkan. Gagasan ini pertama kali berangkat dari Gene M. Grossman dan Alan B. Krueger dalam tulisannya “Environmental Impacts of A North American Free Trade Agreement” (1991).

Grossman dan Krueger menyatakan bahwa penurunan hambatan perdagangan akibat adanya perjanjian internasional (dalam hal ini adalah NAFTA) akan berdampak negatif ke lingkungan berupa polutan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya skala aktivitas ekonomi baik komposisi ekonominya maupun teknik produksinya.

Fokus utama dalam tulisan ini tidak lain adalah untuk menganalisis dampak perang dagang terhadap lingkungan. Perang dagang disini dikaitkan dengan keterbukaan perdagangan yang ditunjukkan dengan persentase nilai impor dan ekspor terhadap PDB di sebuah negara.

Teori dari Grossman dan Krueger menjadi dasar penulis untuk memahami keterkaitan kedua variabel tersebut. Dengan memahami keterkaitan antara aktivitas ekonomi antarnegara, dalam hal ini adalah perang dagang, dan dampaknya terhadap lingkungan, diharapkan mampu menjadi landasan kebijakan pemerintah sehingga mampu membangun perekonomian yang berkelanjutan.

 

Keterbukaan Perdagangan Internasional di Dunia

Dalam studi empirisnya di 42 negara, Grossman dan Krueger (1991) menekankan pada salah satu negara, yaitu Meksiko karena memiliki pangsa yang paling besar di pasar Amerika Serikat. Selain itu, Meksiko juga memiliki regulasi perdagangan lintas negara yang relatif longgar.

Dampak adanya perdagangan internasional terhadap lingkungan yang dikemukakan oleh Grossman dan Krueger berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Mereka mengestimasikan pertumbuhan pendapatan di Meksiko akibat adanya perjanjian free trade dengan negara-negara tetangganya, khususnya Amerika Serikat sebesar +0,7%.

Capaian ini diproyeksikan akan mengakibatkan perubahan perilaku konsumen masyarakat di Meksiko yang “memaksa” pemerintah untuk memperketat regulasi terkait environmental sustainabilitysehingga terjadi spesialisasi di sektor-sektor dengan dampak lingkungan yang relatif lebih sedikit.

Maka dari itu, adanya kelonggaran kebijakan perdagangan internasional berbanding terbalik dengan dampak lingkungan yang diberikan. Namun, proyeksi ini tidak dapat dibuktikan secara empirik karena tidak tersedianya data emisi yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi di Meksiko.

Sejalan dengan itu, riset dari Antweiler, et al (2001) dalam “Is Free Trade Good for The Environment?” meneliti bagaimana keterbukaan perdagangan sebuah negara mempengaruhi jumlah polusi yang ada di 44 negara berkembang. Riset ini mendalami bagaimana relasi hubungan antara perdagangan internasional dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dengan tiga faktor pendekatan, yaitu scale effect, composition effect, dan technique effect.

Scale Effect merupakan efek meluasnya aktivitas ekonomi akibat adanya perdagangan lintas negara sehingga memberikan dampak berupa emisi gas, khususnya gas CO2. Sebagian besar scale effect di negara-negara yang diteliti memiliki kesamaan, yaitu bertambahnya skala ekonomi (output yang bertambah) hampir selalu diikuti kenaikan polutan.

Di sisi lain, composition effect dan technique effect yang merupakan dampak yang diberikan akibat perdagangan lintas negara berupa perubahan struktur produksi dan perubahan teknologi menunjukkan adanya variasi di negara-negara yang diteliti.

Namun, estimasi dari ketiga efek tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan output sebesar 1% memengaruhi pengurangan polutan yang ada sebesar hampir 1%. Dengan demikian menurut Werner et.al, adanya free trade membawa dampak yang baik bagi lingkungan secara general.

 

Lingkungan dan Hubungannya dengan Keterbukaan Perdagangan Internasional

Untuk mengetahui pengaruh pengetatan perdagangan internasional terhadap kinerja lingkungan, kami mengambil sampel data dari 11 negara, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki hubungan dagang yang cukup dekat dengan Amerika Serikat: China, Meksiko, Kanada, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Britania Raya, India, dan Italia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai share export Amerika Serikat di tahun 2002-2015 yang dikuasai oleh 9 negara tersebut di atas.

Dalam model dan metode yang kami gunakan, dampak lingkungan dijelaskan dengan estimator kinerja lingkungan atau yang lebih dikenal dengan Environmental Performance Index (EPI) untuk itu, kami menggunakan Environmental Performance Index (EPI) sebagai indikator penentu (dependence variable).

EPI merupakan indikator yang mengurutkan tiap negara di dunia berdasarkan kinerja negara dalam isu lingkungan terutama di bidang kesehatan lingkungan dan ketahanan ekosistem. Dalam dua tujuan kebijakan ini, EPI menilai kinerja negara di sembilan bidang isu yang terdiri dari 20 indikator. Indikator dalam EPI mengukur seberapa dekat negara dalam memenuhi target “kesehatan” lingkungan yang ditetapkan secara internasional.

Penulis menggunakan analisis data panel agar dapat mengetahui pengaruh dari perbedaan entitas dan periode waktu dari kesebelas negara.  Model yang kami gunakan berdasarkan studi berjudul “The impact of trade openness on environmental quality: An empirical analysis of emerging and developing economies” oleh J. Bernard dan S. K. Mandal (2016) di 60 negara berkembang dari 2002 sampai 2012 (data panel).

Adapun bentuk matematisnya adalah sebagai berikut :

J. Bernard and S. K. Mandal Regression Model
J. Bernard and S. K. Mandal Regression Model
  • EPI = Environmental Performance Index.
  • TO = Trade-opennes (persentase nilai impor dan ekspor terhadap PDB).
  • FDI = Foreign Direct Investment (persentase net FDI terhadap PDB).
  • GDP = Produk Domestik Bruto (PDB).
  • FD = Financial Development (persentase nilai kredit domestik sektor privat terhadap PDB).
  • Urb = Urbanisasi (persentase urban population terhadap populasi total).
  • Gov = Government Effectiveness.
  • PG = Political Globalization.
  • EC = Konsumsi Energi Primer.
  • Inf = Laju inflasi.
  • Pop = Jumlah penduduk.

Keterbukaan perdagangan (TO) merupakan persentase trade valueterhadap PDB di suatu negara yang datanya kami dapat dari World Bank. TO menggambarkan seberapa terbukanya sebuah negara terhadap aktivitas ekonomi dunia yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja lingkungan.

Tidak jauh berbeda dengan itu, data FDI, GDP dan FD kami dapatkan dari World Bank yang menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sehingga dapat memberikan dampak lingkungan khususnya dari segi composition dan technique effect.

Di sisi lain data urbanisasi dan populasi yang juga kami peroleh dari World Bank merupakan faktor penjelas EPI yang mempengaruhi dari segi scale effect karena mempengaruhi besarnya skala ekonomi di suatu negara.

Data Konsumsi Energi Primer yang kami dapat dari US Energy Information Administration memiliki pengaruh langsung terhadap dampak lingkungan karena emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi tersebut.

Dalam  model ini, disertakan pula dampak pemerintah dan indikator socio-economic yang lain seperti globalisasi yang dapat mempengaruhi kinerja lingkungan. Data ini, Government Effectivenessdan Political Globalization, didapat dari World bank dan Institut Teknologi Konfederasi Zrich.

Data EPI sendiri kami dapat dari proyek bersama Yale Centre for Environmental Law and Policy (YCELP) dan the Centre for International Earth Science Information Network (CIESIN) di Columbia.

University yang diterbitkan tahunan, tetapi semenjak tahun 2013, EPI diterbitkan berkala 2-tahunan. Maka dari itu, pada tahun 2013 dan 2015 tidak ditemukan data EPI hingga sampai saat ini. Namun, dengan model di atas, kami melakukan interpolasi data EPI pada tahun 2013 (dengan data 2012 dan 2014) dan tahun 2015 (dengan data 2014 dan 2016) sehingga didapatkan nilai tafsiran EPI di tahun 2013 dan 2015 yang nilainya dapat diasumsikan benar.

Dari hasil tersebut, kami menggunakan model regresi dengan random effects. Selanjutnya, setelah dilakukan uji stasioneritas ditemukan bahwa data yang kami teliti tidak stasioner. Maka dari itu, kami mengestimasi dengan melakukan First-differencing sebagai antisipasi data yang tidak stasioner.

Uji  Hausman dilakukan untuk melihat model regresi yang cocok untuk kasus ini. Hasilnya, p-value menunjukkan angka 0,79 yang berarti random effects lebih aplikatif dan konsisten dalam model yang kami gunakan daripada fixed effects.

Selain itu, terdapat masalah cross-sectional dependence dalam model. Masalah cross-sectional dependence dapat diatasi dengan menggunakan Driscoll and Kraay’s SCC, yaitu dengan mengoreksi standard error dalam model (Millo, 2017; Hoechle, 2007). Maka dari itu, kami menyajikan 2 hasil estimasi, yaitu dengan random effects dan dengan  Driscoll and Kraay’s SCC.  

 

Seberapa Terdampak Lingkungan Kita?

Dari hasil regresi kesebelas negara yang kami teliti, terlihat adanya perbedaan dalam signifikansi tiap variabel independen terhadap variabel dependennya (EPI). Berikut adalah hasil regresi yang telah kami dapatkan:

Regression Result
Regression Result

Dalam tabel diatas ditemukan bahwa variabel trade-openness (TO) dan jumlah populasi (Pop) memiliki hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Environmental Performance Index suatu negara. Artinya, meningkatnya 1% trade-openness akan mempengaruhi peningkatan 0.037% EPI di sebuah negara.

Sedangkan, peningkatan 1% jumlah populasi akan berdampak signifikan pada peningkatan EPI sejumlah 0.302%.  Selain itu, terlihat perbedaan hasil estimasi antara random effects dengan Driscoll and Kraay’s SCC. Driscoll and Kraay’s SCC mengoreksi standar error dari setiap variabel independennya, tetapi koefisien (slope) dan arah hubungannya tidak berbeda.

 

Ramahkah Perang Dagang?

Mengetahui hubungan dari adanya perdagangan internasional terhadap dampak lingkungan merupakan hal yang penting sebagai landasan keberlanjutan ekonomi.

Di sebelas negara yang telah diteliti, terlihat bahwa keterbukaan perdagangan, yang bisa dilihat melalui volume perdagangan antar negara, berdampak positif terhadap lingkungan. Semakin terbuka perdagangan internasional maka semakin baik pula kondisi lingkungan (EPI yang meningkat), begitupun sebaliknya.

Berkurangnya keterbukaan perdagangan internasional (trade-opennes) akibat perang dagang, akan berdampak buruk terhadap kinerja lingkungan yang ditunjukkan dengan menurunnya Environmental Performance Index (EPI).

Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika perang dagang antara Amerika Serikat dan negara-negara lain terus berlanjut, kualitas lingkungan (EPI) akan terus menurun.

 

 

Referensi

  1. Achim Z., & Torsten H. (2002). Diagnostic Checking in Regression Relationships. R News 2(3), 7-10. URL https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/
  2. Adrian T., & Kurt H. (2018). tseries: Time Series Analysis and Computational Finance. R package version 0.10-46.
  3. Antweiler W., Copeland B. R., & Taylor M. S. (2001). Is Free Trade Good for the Environment? American Economic Review,91(4), 877-908. doi:10.1257/aer.91.4.877
  4. Bernard J. & Mandal S. K. (2016). The impact of trade openness on environmental quality: An empirical analysis of emerging and developing economies. Environmental Impact III. doi:10.2495/eid160181
  5. Copeland B., & Taylor M. S. (2003). Trade, Growth and the Environment. doi:10.3386/w9823
  6. Croissant Y., & Millo G. (2008). “Panel Data Econometrics in R: The plm Package.” Journal of Statistical Software *27*(2), pp. 1-43. doi: 10.18637/jss.v027.i02 (URL: http://doi.org/10.18637/jss.v027.i02).
  7. Grossman G., & Krueger A. (1991). Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. doi:10.3386/w3914
  8. Hadley W., & Jennifer B. (2018). readxl: Read  Excel Files. R package version 1.3.0.  https://CRAN.R-project.org/package=readxl
  9. Hlavac, Marek. (2018). stargazer: Well-Formatted  Regression and Summary Statistics Tables. R package version 5.2.1. https://CRAN.R-project.org/package=stargazer
  10. International Monetary Fund. (2018). World Economic Outlook; Challenges to Steady Growth October 2018. Washington D.C. : International Monetary Fund
  11. Millo G,. (2017). “Robust Standard Error Estimators for Panel Models: A Unifying Approach.” Journal of Statistical Software, *82*(3), 1-27. doi: 10.18637/jss.v082.i03 (URL: http:/doi.org/10.18637/jss.v082.i03)
  12. R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical  computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

Streetwear: Ketika Kaus Oblong Menjadi Sebuah Barang Mewah

Oleh, Yusuf Fajar Mukti (Ilmu Ekonomi 2017), Staf Departemen Kajian dan Penelitian, Himiespa FEB UGM

Yoshi Setyawan, seorang youtuber Indonesia pegiat Streetwear, dalam salah satu video di kanal Youtubenya tengah mewawancarai beberapa pengunjung yang datang pada acara Jakarta Sneakers Day (JSD) 2018. Dia hendak mengetahui berapa harga pakaian yang dikenakan masing-masing narasumber yang ditemuinya. “Jaket hoodie ini Rp70 juta, tas pinggang Rp3,2 juta, terus sandal ini kira-kira Rp4 juta lah” ujar Fardan, salah satu narasumber. Reza, seorang narasumber lainnya, mengenakan jenis pakaian yang serupa tetapi dengan merek berbeda, “Jaket ini Rp6 juta, celana Rp7 juta-an, terus sepatunya Rp18,5 juta” ungkapnya. Setelah itu, Yoshi melanjutkan dengan mewawancarai tujuh narasumber lain. Uniknya, hampir seluruh narasumber yang ditemui berpakaian serupa seperti Reza dan Fardan serta dengan total harga pakaian yang tidak jauh berbeda.

Sebenarnya, tidak ada keistimewaan khusus pada pakaian yang mereka kenakan. Bahan yang digunakannya pun tidak jauh berbeda, semisal jaket jumper hoodie Supreme x Louis Vuitton milik Fardan berbahan cotton fleece, sama seperti sweter atau jaket jumper merek lainnya yang biasa kita temukan pada rentang harga Rp500 ribu hingga Rp1 juta di Zalora maupun grosir baju Matahari Department Store. Desainnya sangat sederhana, tidak se-glamor pakaian adibusana ala Christian d’or ataupun Valentino. Lantas, apa yang membuat nilai jualnya tinggi? Mengapa orang-orang seperti Fardan dan Reza rela menghabiskan uang puluhan juta rupiah hanya untuk sebuah jaket hoodie?

Definisi

Secara harafiah, Streetwear adalah pakaian jalanan. Bobby Hundreds, pendiri salah satu merek pakaian ternama The Hundreds, menjelaskan dalam artikelnya di majalah Complex “Streetwear adalah sebuah kultur, bukan tentang baju yang dikenakan maupun tentang merek. Itu perihal merancang sendiri pakaianmu dengan kemampuan seadanya, serta mengenakan baju yang mewakili kepribadianmu secara bebas tanpa terikat oleh aturan dari sistem yang ada.”

Karena definisinya yang luas, cukup sulit menentukan pakaian jenis apa yang dapat dikategorikan sebagai Streetwear. Namun, apabila merujuk kepada karakteristiknya, mayoritas sepakat bahwa pakaian apapun yang berkesan kasual, nyaman dipakai, dan fleksibel dikenakan, masuk dalam kategori Streetwear. Beberapa di antaranya adalah kaus t-shirt, topi, sepatu sneakers, jeans, jaket, tas, dan sweter. Jadi, semua pakaian yang masuk pada beberapa kriteria tersebut berdasarkan pengalaman kita masing-masing dalam berpakaian, dapat disebut sebagai streetwear. Pada akhirnya, jawabannya sangat subjektif dan kembali sepenuhnya kepada Anda.

Sejarah

Sejarah streetwear erat kaitannya dengan komunitas skate. Di New York sendiri, kultur skateboard awalnya bergerak secara bawah tanah, ilegal, dan termarjinalkan oleh masyarakat umum. Beraktivitas di sudut gang, celah gedung, dan sebagian besar diisi oleh orang berkulit hitam. Bagi mereka, hampir mustahil untuk mendapatkan pengakuan sosial dan ekslusivitas yang sama layaknya masyarakat kelas atas dengan gaya hidup glamor dan pakaian adibusananya yang mewah.

Oleh karena itu, mereka membuat kemewahan versi tersendiri, yang diekspresikan ke dalam kultur Streetwear dengan desain dan kualitas yang seadanya. Konsistensi dan ikatan sosial yang kuat antar komunitas membuat gaya hidup mereka terasa otentik dan terlihat keren. Hal tersebut dalam jangka panjang menyebabkan eksistensi mereka disadari dalam pergaulan sosial.

Streetwear dalam Bisnis Fesyen

Saat ini, streetwear adalah sub sektor bisnis fesyen dengan pertumbuhan tercepat, yakni sebesar 30-40 persen pada awal 2010 dan tumbuh stabil hinga 2017 pada angka lima persen per tahun serta dengan nilai pasar sebesar 309 miliar dollar AS (Minke, 2017).

Menurut riset Bain & Company tahun 2017, demografi masyarakat dari tahun ke tahun semakin didominasi oleh usia muda. Generasi Z, yang notabenenya merupakan segmen pasar paling potensial dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, lebih memilih pakaian dengan desain sederhana, nonformal, dan nyaman dipakai. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sebagian besar anak muda sekarang mengenakan Streetwear dalam keseharian mereka.

Label-label yang menguasai pasar antara lain adalah Supreme, BAPE, Off-White, Anti Social Social Club, dan Fear of God. Namun, Supreme mungkin adalah yang tersukses di antara semuanya. Berdasarkan laporan Business of Fahion tahun 2017, lalu lintas pengunjung situs Supreme melonjak rata-rata sebesar 16.800 persen pada hari perilisan setiap produknya. Selain itu, pada akhir tahun 2017, sebesar 500 juta dolar AS atau 50 persen saham Supreme dibeli oleh Carlyle Group. Dengan itu, nilai pasar Supreme naik hingga satu miliar dolar AS pada awal tahun 2018.

Prospek cerah tersebut membuat perusahaan-perusahan besar adibusana tidak mau ketinggalan. Salah satu cara mereka untuk untuk menggaet pangsa pasar fesyen kaum milenial adalah berkolaborasi dengan label Streetwear yang telah eksis. Semisal, kolaborasi yang paling terkenal adalah antara Supreme dengan Louis Vuitton, yang menghasilkan produk berupa jaket hoodie seperti yang dikenakan oleh Fardan. Selain kolaborasi, cara lainnya adalah dengan menciptakan produk Streetwear sendiri seperti yang dilakukan oleh Gucci dengan berbagai koleksi kaus polosnya.

Nilai Jual

Setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat nilai jual dari Streetwear sangat tinggi, yaitu yang pertama adalah karena kebutuhan akan pengakuan sosial. Menurut Dr. Dimitrios Tsivrikos, psikolog konsumsi dari University College London, manusia mempunyai kecenderungan untuk mengoleksi sesuatu yang merepresentasikan identitasnya. Zaman dahulu, suku-suku primitif menghias diri mereka dengan bulu-bulu atau batuan yang berharga untuk membedakan mereka dari anggota suku lainnya serta merupakan upaya untuk memikat lawan jenis. Dengan logika yang sama, mengoleksi dan mengenakan Streetwear merupakan cara seseorang untuk membangun identitasnya. Namun, realitanya tidak semua orang mengetahui bahwa kaus oblong yang kita pakai merupakan barang langka seharga puluhan juta rupiah. Hal tersebut menurut Dr. Tsivrikos bukan suatu masalah. Karena tujuannya bukan untuk menunjukkan identitas ke semua orang, tetapi hanya ke beberapa yang mempunyai hobi serupa. Dengan kata lain, mereka mengenakan streetwear hanya untuk membuat kagum segelintir orang.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah perihal orisinalitas. Jonathan Gabay, dalam bukunya yang berjudul Brand Psychology: Consumer Perceptions, Corporate Reputations, menjelaskan bahwa konsumen tidak peduli terhadap siapa desainer dan nilai estetik produknya, yang terpenting adalah cerita dan nilai historis apa yang direpresentasikan oleh merek tersebut. Komunitas hip-hop dan skatejalanan melahirkan kultur Streetwear sebagai reaksi dari subordinasi sosial yang mereka alami. Fakta bahwa konsumen mengimplementasikan gaya hidup tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap status quo membuatnya menjadi sesuatu yang orisinil dan keren. Melalui gaya hidup tersebut, mereka punya idealisme dan prinsip yang mereka anut sebagai sebuah komunitas. Dengan kata lain, mengenakan Streetwear sama halnya sebagai bentuk afirmasi terhadap prinsip kebebasan, kesetaraan, dan perlawanan sosial yang dianut komunitas skate awal.

Faktor ketiga adalah perihal ekslusivitas. Seperti yang dikatakan oleh Tayler Prince-Fraser, salah satu administrator SupTalk dalam salah satu wawancaranya dengan Vice “Orang-orang ini membayar uang untuk streetwear bukan untuk fungsionalitas, nilai estetik desain, ataupun kemewahannya. Namun, untuk bilang ke dunia bahwa ini loh gue pake Supreme.” Selain itu, tidak semua orang mampu untuk membeli barang tersebut. Hal itu menjadi sebuah keistimewaan tersendiri bagi penggunanya.

Strategi

Sebenarnya strategi yang digunakan produsen Streetwear dalam menciptakan dan menjaga image esklusivitas produknya adalah dengan sebuah teori ekonomi yang sederhana, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Produsen tahu bahwa tingkat permintaan sangat tinggi dan hukum ekonomi konvensional mengatakan bahwa hal tersebut idealnya diiringi dengan penaikan tingkat penawaran. Namun, meningkatkan suplai barang berisiko menggerus nilai eksklusivitasnya. Apabila jumlah barang semakin banyak serta semakin mudah didapatkan, maka artinya barang tersebut semakin tidak langka dan nilainya menurun. Oleh karena itu, hal yang dilakukan produsen adalah menjaga tingkat penawaran pada level yang rendah sehingga menciptakan sebuah kondisi excess demand. Persepi konsumen terhadap produk merupakan variabel yang sangat berperan penting dalam hal ini.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa makna Streetwear lebih merujuk ke sebuah gaya berpakaian dan gaya hidup ketimbang sebagai sebuah benda. Fakta bahwa terdapat banyak perbedaan pendapat akan definisinya menunjukkan bahwa Streetwear pada dasarnya membawa nilai kebebasan, baik itu kebebasan untuk berekspresi, berkarya, maupun berpendapat. Secara tidak langsung merupakan simbol perlawanan dari mereka yang termarjinalkan secara sosial, budaya, dan ekonomi, terhadap status quo yang telah dinikmati warga kelas atas selama berabad-abad lamanya. Ia seolah menunjukkan bahwa meskipun dianggap sebelah mata, tetapi kaum marjinal juga bisa bergaya, ekslusif, dan tentunya eksis.

Berkaca dari fenomena streetwear, mungkin seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan melimpahnya suplai barang-barang primer, motif konsumsi manusia tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan akan manfaat fisiologis dan fungsi barang. Di masa depan, kebutuhan pokok bukan lagi sesuatu yang diperjuangkan dan kesenian bukan lagi sesuatu yang orisinil. Mungkin saja yang kita butuhkan adalah nilai. Sebuah nilai yang bisa memberikan makna lebih kepada kehidupan modern yang statis serta kepada mereka yang lupa akan hakikat alam. Bagaimana menurut Anda?

Untuk kritik dan saran: himiespa.dp@gmail.com

Referensi

Collen Barry. (2017). Streetwear Bringing Steady Growth to Global Luxury Market. Diakses 25 Mei 2018, dari https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/streetwear-bringing-steady-growth-to-global-luxury-market

Hanan Hadad. (2017). WHY ARE PEOPLE SO HYPED OVER STREETWEAR BRAND, SUPREME?. Diakses 25 Mei 2018, dari https://www.harpersbazaar.com.sg/fashion/fashion-news-trends/what-is-up-with-the-supreme-hype/

Andrew Menke. (2017). Worldwide Popularity of Streetwear Ascending. Diakses 25 Mei 2018, dari https://globaledge.msu.edu/blog/post/54523/worldwide-popularity-of-streetwear-ascending

Emani Lea. (2017). Urban Streetwear — The Ignored Multi-Billion Dollar Industry That Millennials are Ruling. Diakses 24 Mei 2018, dari https://www.genfkd.org/urban-streetwear-ignored-multi-billion-dollar-industry-millennials-ruling

D’Arpizio, C., Levato, F., Kamel, M., & Montgolfier, J. D. (2017). Luxury Goods Worldwide Market Study, Fall–Winter 2017. Diakses 25 Mei, 2018, dari https://www.bain.com/publications/articles/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2017.aspx

Clifton, J. (2016). Why Are So Many People Obsessed with Supreme? Diakses 25 Mei, 2018, dari https://www.vice.com/en_us/article/5gq393/supreme-and-the-psychology-of-brand-devotion

Bain, Marc. (2018). WHY ISN’T STREETWEAR JUST CALLED “FASHION”?. Diakses 25 Mei 2018, dari https://quartzy.qz.com/1160897/why-isnt-streetwear-just-called-fashion/

Uang Tip, Rasional dan Perlukah?

Oleh, Zahra Putri (Ilmu Ekonomi 2017), Staf Departemen Kajian dan Penelitian, Himiespa FEB UGM 

”Economists do not have a good theory of tipping. Normally, we assume that consumers pay as little as they have to when buying the products they want. Yet, when buying meals, haircuts and taxi services, most consumers voluntarily pay more than they are legally required. Why does this happen? Why is it more true for some services than for others? Why do tipping customs vary from country to country? I have no idea.” (Mankiw, 2007)

Pemberian tip merupakan hal umum yang dilakukan oleh warga Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh MasterCard pada tahun 2014, 3 dari 10 warga Indonesia biasa memberikan uang tip, khususnya di restoran. Selanjutnya, pada bulan September 2017, total tip yang sudah diterima pengemudi Go-Jek melalui fitur Go-Pay mencapai 5 juta dolar AS atau sekitar Rp66.2 miliar (Kurs dolar AS ke rupiah= Rp13.229, September 2017).

Asal-Usul Tip

Brenner (2001) dan Schein et al. (1984) mengemukakan bahwa kata tip berasal dari akronim “To Insure Promptitude” yang berarti untuk memastikan layanan yang cepat. Tidak seperti Brenner (2001) dan Schein et al (1984), Hemenway (1993) berpendapat bahwasanya kata tip berasal dari bahasa latin yaitu stipend yang berarti uang saku.

Praktik pemberian tip sudah berlangsung sejak lama. Hemenway (1993) menyatakan praktik pemberian tip sudah ada sejak era Romawi bahkan bisa saja telah ada lebih awal dari era Romawi. Sebaliknya, Segrave (1998) berpendapat bahwa pemberian tip telah dimulai pada Abad Pertengahan Akhir. Pemberian tip pada Abad tersebut diberikan oleh para tuan manor kepada para buruh. Tip yang diberikan berupa koin sebagai bentuk apresiasi atau bantuan atas kesulitan yang sedang dihadapi oleh para buruh seperti penyakit.

Praktik pemberian tip masih berjalan hingga kini dikarenakan tip merupakan cara paling efisien untuk memantau kualitas kerja pelayan (Lynn, 2015). Dengan adanya tip, biaya perusahaan untuk mengontrol mutu layanan pekerja dapat berkurang. Hal ini dikarenakan pekerja yang kerjanya bagus akan mendapatkan tip yang lebih besar dibandingkan pekerja yang tidak bagus kerjanya (Lynn&McCall, 2000).

Rasionalkah?

Pada dasarnya, pemberian tip merupakan hal yang tidak diwajibkan. Secara rasional, individu akan mencoba untuk membayar sedikit mungkin untuk suatu transaksi, sehingga pemberian tip kerap dianggap irasional oleh banyak ekonom (e.g., Ben-Zion& Karni, 1977; Landsburg, 1993). Para ekonom tersebut menganggap dengan adanya tip, individu mengorbankan uang yang seharusnya tidak perlu dikorbankan.

Tetapi, motif pemberian tip ini menarik untuk dimengerti. Terlebih bahwa pilihan memberikan tip sudah menjadi bagian dari keputusan ekonomi sehari-hari. Motif dalam keputusan pemberian tip dapat dianalisis melalui perspektif ilmu ekonomi, khususnya psikologi ekonomi, sebuah studi ilmu yang mempelajari mekanisme psikologis pada individu dan kelompok dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Motif dalam Keputusan Pemberian Tip

Salah satu motif dalam pemberian tip adalah untuk mendapatkan kesenangan atau utilitas tersendiri. Hal ini berdasarkan teori Warm Glow yang dicetuskan oleh James Andreoni pada tahun 1989. Teori ini menyatakan bahwa individu yang memberikan donasi, amal atau berbagi dengan sesama akan mendapatkan kepuasan relatif berupa perasaan positif (Andreoni, 1989). Dengan demikian, teori ini dapat menjelaskan bahwa kebanyakan individu tidak hanya mendapatkan utilitas dari apa yang sudah dikonsumsi tetapi juga perasaan positif dengan memberikan tip.

Namun, perspektif ekonomi neo-klasik memiliki pandangan yang berbeda. Neo-klasik berpendapat pemberian tip dilatarbelakangi untuk menjamin mutu layanan masa depan (Ben-Zion & Karni, 1977). Pendapat ini dalam perilaku ekonomi disebut altruisme egoistik.

Altruisme egoistik mengemukakan bahwa bantuan seperti tip didorong oleh harapan akan manfaat yang diterima di masa depan. Dalam hal ini, manfaat yang diharapkan berupa mutu layanan yang lebih baik kedepannya. Tetapi, pandangan ini menuai perdebatan. Parret (2006) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara tip dengan kualitas layanan yang diberikan di masa depan. Sama dengan Parret (2007), survey yang telah dilakukan pada 597 konsumen restoran oleh Azar (2007), menunjukkan bahwa pemberian tip bukanlah didasari oleh layanan masa depan.

Motif selanjutnya yang paling memengaruhi dalam pemberian tip adalah keinginan untuk memperoleh penghargaan sosial (Lynn, 2015). Azar (2007) pada tulisannya yang berjudul “Why pay extra? Tipping and the Importance of Social Norms and Feelings in Economic Theory”, berpendapat bahwa praktik pemberian tip dilatarbelakangi oleh keinginan untuk dihargai individu lainnya. Kemudian, penelitian tentang pemberian amal oleh Dan Ariely, Anat Bracha dan Stephan Meier (2009) menemukan hasil yang sama. Penelitian tersebut mendapatkan bahwa pemberian amal dilakukan untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain

Tidak semua warga Indonesia memberikan tip. Tentunya, keputusan ini dapat dijelaskan pula melalui perspektif psikologi ekonomi. Salah satu motif individu tidak memberikan tip dikarenakan untuk menghemat uang yang dimiliki.

Sesuai dengan pendapat para ekonom pada umumnya (e.g., Ben-Zion& Karni, 1977; Landsburg, 1993), mengemukakan bahwa individu yang rasional akan membayar sedikit mungkin dalam suatu transaksi untuk menghemat uang. Dengan demikian, uang tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Selain dari itu, motif yang melandasi keputusan tidak memberikan tip adalah memperlakukan para pelayan equal dengan konsumen (Lynn, 2015). Dengan adanya tip, terkadang konsumen menganggap memiliki kekuatan dan status yang lebih tinggi dibandingkan pelayan sehingga acap kali memperlakukan pelayan seenak hati.

Akankah Tip Menyebabkan Deadweight Loss?

Deadweight loss adalah jumlah biaya yang ditanggung masyarakat jika pasar tidak beroperasi secara efisien. Tip menyebabkan deadweight loss atau tidak masih menjadi sebuah perdebatan. Terdapat dua pandangan terhadap perdebatan ini (Lin, 2007). Pandangan pertama menganggap terdapat hubungan subtitusi antara tip dengan permintaan akan layanan yang diminta. Lalu, pandangan kedua menganggap bahwa tip dan layanan yang diminta merupakan barang yang saling berkomplementer.

Pandangan pertama mengemukakan bahwa tip dan layanan yang diminta merupakan barang yang saling bersubtitusi. Dengan demikian, hubungan antara kedua barang tesebut bersifat negatif. Semakin tinggi harga suatu tip, semakin rendah keinginan untuk membeli suatu layanan, begitu pula sebaiknya. Selama efek subtitusi ini ada, akan tercipta deadweight loss karena masyarakat tidak bisa mengonsumsi kedua barang tersebut secara optimal.

Di lain sisi, individu menganggap bahwa tip dan layanan yang diminta merupakan barang komplementer. Jika individu menginginkan sebuah layanan, maka ia juga akan membayar tip. Dengan demikian, individu mengonsumsi dua barang sekaligus, yaitu tip dan layanan yang diminta. Selama individu menganggap bahwa tip dan layanan berhubungan komplementer, tidak akan terjadi efek subtitusi antara tip dan layanan yang diberikan. Oleh karena itu, selama efek subtitusi tidak ada, tidak terjadi deadweight loss di masyarakat.

Epilog

Pemberian tip memang kerap dianggap irasional. Namun terlepas dari keirasionalannya, pembahasan ini setidaknya dapat menjelaskan motif pemberian tip, yakni untuk mendapat utilitas, menjamin kualitas layanan dan memperoleh pengakuan sosial. Sebaliknya, keputusan tidak memberikan tip dikarenakan menghemat uang yang dimiliki dan memperlakukan para pelayan sama rata dengan konsumen. Analisis tentang motif keputusan pemberian tip memang lebih banyak ditelaah dalam aspek psikologis. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang tidak bisa diukur dalam perspektif ekonomi, seperti rasa bahagia yang didapat oleh penerima dan pemberi tip.

Pemberian uang tip sendiri memiliki kerugian dan manfaatnya masing-masing. Tergantung bagaimana individu menanggapi tip itu sendiri, sebagai barang subtitusi atau komplementer. Lalu perlukah kita memberikan tip? Mengutip kata Adam Smith dalam the Theory of Moral Sentiment “How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortunes of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it, except the pleasure of seeing it.” Kebahagiaan melihat penerima tip bahagia sudah cukup bagi penulis pribadi untuk memberikan tip.

Referensi

Altman, M. (2012). Behavioral economics for dummies. Toronto: J. Wiley & Sons Canada.

Andreoni, J. (1990). Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving. The Economic Journal,100(401), 464. doi:10.2307/2234133

Azar, O. H. (2003). The Implications of Tipping for Economics and Management. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.339240

Azar, O. H. (2007). Do people tip strategically, to improve future service? Theory and evidence. Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne Dconomique,40(2), 515-527. doi:10.1111/j.1365-2966.2007.00419.x

Azar, O. H. (2007). Why pay extra? Tipping and the importance of social norms and feelings in economic theory. The Journal of Socio-Economics,36(2), 250-265. doi:10.1016/j.socec.2005.11.046

Khalil, E. L. (2004). What is altruism? Journal of Economic Psychology,25(1), 97-123. doi:10.1016/s0167-4870(03)00075-8

Lin, T. C. (2007). Economic behavior of restaurant tipping. Economic Bulletin4(2), 1-10.

Lynn, M. (2015). Service gratuities and tipping: A motivational framework. Journal of Economic Psychology,46, 74-88. doi:10.1016/j.joep.2014.12.002

Lynn, M. (2017). The Effects of Tipping on Consumers Satisfaction with Restaurants. Journal of Consumer Affairs. doi:10.1111/joca.12171

Parrett, M. (2006). An Analysis of the Determinants of Tipping Behavior: A Laboratory Experiment and Evidence from Restaurant Tipping. Southern Economic Journal,73(2), 489. doi:10.2307/20111903

Survei: Sepertiga Masyarakat Indonesia Biasa Memberi Tip. (2014, April 17). Retrieved May 18, 2018, from http://www.beritasatu.com/ekonomi/178650-survei-sepertiga-masyarakat-indonesia-biasa-memberi-tip.html

Wen, T. (2017, November 27). Capital – The psychology that motivates tipping. Retrieved May 18, 2018, from http://www.bbc.com/capital/story/20171122-the-psychology-that-motivates-tipping 

 

 

Kebijakan Populis di Tahun Politis

Oleh: Ghifari Ramadhan Firman, Ilmu Ekonomi 2016, Staf Ahli Departemen Kajian dan Penelitian HIMIESPA 2018

Tahun 2018 telah memasuki bulan kelima. Sejauh ini, perekonomian Indonesia masih belum dapat lepas dari jeratan ketidakpastian global. Wacana kenaikan TheFed Fund Rate, perbaikan ekonomi global serta perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China cukup membuat perekonomian Indonesia tertekan. Disamping tekanan eksternal, kondisi internal Indonesia banyak mempengaruhi perekonomian Indonesia hingga kebijakan yang ditempuh.

Tekanan eksternal membuat nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami kontraksi hingga menembus 14 ribu rupiah per dollar. Upaya — upaya yang dilakukan untuk menekan pelemahan rupiah seperti intervensi pasar oleh Bank Indonesia (BI) masih belum efektif. Pada bulan Januari 2018, cadangan devisa Indonesia masih sebesar 131.98 miliar USD.

Sedangkan per bulan April 2018, cadangan devisa Indonesia turun menjadi 124.869 miliar USD. Artinya, sekitar tujuh miliar USD telah digelontorkan dalam kurun waktu empat bulan. Namun, rupiah masih belum menunjukkan tanda — tanda perbaikan.

Disisi lain, tekanan internal yang membayangi yaitu pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Sebenarnya tidak tepat mengatakan gelaran pilkada maupun pemilu adalah tekanan, karena adanya pilkada serentak maupun pemilu 2019 dapat mendorong konsumsi masyarakat yang selama ini melemah. Tetapi, gelaran dua gawe besar ini banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya di awal tahun 2018 ini.

Keputusan pemerintah untuk menambah alokasi dana subsidi BBM untuk jenis solar cukup mengejutkan. Pemerintah menyatakan adanya peningkatan subsidi solar sebesar Rp500 per liter, sehingga subsidi solar menjadi Rp 1.000 per liter. Penambahan alokasi subsidi solar per liter akan merogoh kocek pemerintah empat hingga lima triliun rupiah. Meskipun hal ini didasari oleh harga minyak dunia yang terus meningkat, menarik untuk melihat motif apa yang melatarbelakangi keputusan pemerintah ini.

Kontradiktif

Jika kita meninjau kebelakang, pemerintahan Jokowi justru getol menghapus subsidi yang memberatkan negara. Dimulai pada tahun 2015, ketika subsidi untuk premium dihapus dan diganti dengan subsidi tetap untuk solar. Pada saat itu, harga premium naik sebesar Rp500 per liter menjadi Rp7.400, sedangkan untuk solar menjadi Rp6.900 per liter.

Anggaran subsidi BBM pada tahun 2014, sebelum dicabut, mencapai Rp210,7 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada subsidi listrik. Pemerintah pada tahun 2017 memutuskan untuk mencabut subsidi listrik untuk golongan 900VA secara bertahap, yaitu pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017 dan 1 Mei 2017. Jumlah pelanggan terdampak sebesar 19.1 juta pelanggan, dengan 4.1 juta pelanggan masih dapat menikmati subsidi listrik.

Subsidi listrik kemudian disempurnakan merujuk pada Basis Data Terpadu (BDT), agar lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar — benar membutuhkan.

Pemerintah berdalih bahwa subsidi BBM dan listrik tidak tepat sasaran, sehingga lebih baik dana subsidi digunakan untuk proyek infrastruktur. Pada tahun 2015 setelah adanya pencabutan subsidi BBM, anggaran infrastruktur pemerintah mencapai Rp256,1 triliun, meningkat jauh dari tahun 2014 yang sebesar Rp154,7 triliun. Anggaran infrastruktur terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018, yakni sebesar Rp410 triliun. Artinya, sejak pencabutan subsidi BBM anggaran infrastruktur telah meningkat hampir dua kali lipat.

Maka dari itu, keputusan pemerintah untuk menambah alokasi subsidi solar menjadi sorotan. Karena kebijakan ini kontradiktif dengan apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Terlebih pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan harga premium dan solar serta listrik hingga tahun 2019. Mengapa kebijakan pemerintah yang sebelumnya cenderung tidak populis kemudian menjadi populis?

Dilematis

Meskipun pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga premium dan solar hingga tahun 2019, harga minyak dunia justru terus meningkat. World Bank melansir harga minyak dunia per April 2018 rata — rata untuk segala jenis mencapai 68.79 Dollar AS per barrel, meningkat sebesar 31 persen year on year atau tujuh persen month to month. Padahal, dalam asumsi makro Kemenkeu sebagai dasar penyusunan APBN 2018, pemerintah mengasumsikan harga minyak dunia sebesar 48 Dollar AS per barrel, yang berarti ada selisih sekitar 12 Dollar AS per barrel.

Selisih ini, secara keseluruhan, cukup besar mengingat konsumsi BBM Indonesia yang mencapai 1.6 juta barel per hari. Hal ini menyebabkan pemerintah memutuskan untuk meningkatkan alokasi dana subsidi solar dan harga jual pertamax, agar harga premium dan solar tetap.

Kebijakan pemerintah lainnya yang menarik adalah penetapan harga jual batu bara untuk domestic market obligation (DMO). DMO merupakan skema yang mewajibkan perusahaan dalam negeri untuk menjual produknya didalam negeri, dalam hal ini perusahaan batu bara. Dengan adanya DMO, perusahaan batu bara tidak dapat serta merta melakukan ekspor, tetapi juga harus mematuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah menetapkan harga batas bawah dan atas DMO dengan kisaran 50 Dollar AS hingga 70 Dollar AS per ton. Kebijakan ini merupakan antisipasi dari tren haga batu bara yang terus naik.

Sejak bulan Februari 2016, harga batu bara telah meningkat dua kali lipat dan diperkirakan akan terus meningkat. Kenaikan harga batu bara disebabkan oleh perbaikan perekonomian global, terutama China dan AS.

Pemberlakuan skema DMO sejatinya bertujuan untuk mempertahankan tarif listrik hingga tahun 2019. Karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia menggunakan batu bara sebagai bahan input, maka penting bagi pemerintah untuk mempertahankan harga batu bara agar tarif listrik tidak mengalami kenaikan.

Lebih mengejutkan lagi, pemerintah membatalkan 14 proyek strategis nasional senilai Rp 264 triliun dengan dalih tidak memeuhi syarat. Tentu kebijakan ini menjadi tanda tanya besar. Pemerintahan Jokowi yang dikenal sangat pro infrastruktur, secara tiba — tiba membatalkan beberapa proyek strategis nasional. Melihat trek kebijakan dan keadaan perekonomian Indonesia, kebijakan ini dirasa cukup akal.

Dengan adanya pembatalan 14 proyek strategis nasional, pemerintah memiliki lebih banyak ruang fiskal untuk membiayai subsidi BBM dan listrik nantinya.

Pemerintah juga meningkatan alokasi bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) serta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN — PBI). Pertumbuhan nilai bantuan sosial untuk triwulan satu tahun 2018 mencapai 88 persen, year on year. Angka ini cukup besar dibandingkan dengan pertumbuhan alokasi dana bantuan sosial yoy pada triwulan satu tahun 2017, yaitu tiga persen. Bahkan, alokasi dana bantuan sosial pada triwulan satu tahun 2016 berkurang 38 persen yoy.

Tahun Politik

Disaat pengeluaran pemerintah meningkat untuk kebijakan populis, penerimaan negara justru mengalami perlambatan. Pemerintah menargetkan pada triwulan satu tahun 2018, target pajak yang terkumpul sebesar enam belas persen dari keseluruhan APBN. Namun, pajak yang terkumpul tidak mencapai target, yaitu sebelas persen dari keseluruhan APBN. Disisi lain, tax ratio Indonesia masih belum dapat beranjak dari kisaran 10 persen dari PDB.

Kemudian, pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap tekanan global yang masih berlangsung. Ancaman kenaikan Fed Fund Rate dan pengurangan stimulus oleh European Central Bank dapat memperburuk gelombang capital outflow yang sedang terjadi. Dari dalam negeri, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh pembayaran dividen serta pembayaran bunga utang yang biasanya terjadi pada pertengahan tahun.

Bank Indonesia perlu memikirkan kembali keputusan untuk mempertahankan BI 7 Days Repo Rate. Karena intervensi pasar terbukti tidak manjur, terlihat dari IHSG yang terus terpuruk. Sudah saatnya Bank Indonesia menggunakan instrumen lainnya seperti suku bunga.

Kombinasi pelemahan rupiah dan meningkatnya harga minyak dunia akan berdampak terhadap harga BBM di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi minyak Indonesia lebih besar ketimbang produksinya.

Produksi minyak Indonesia per hari sekitar 800 ribu barrel, sedangkan konsumsi minyak Indonesia setiap harinya yaitu sekitar 1.6 juta barrel. Terdapat selisih kurang lebih 800 ribu barrel atau hampir dua kali lipat antara produksi dan konsumsi. Selisih ini nantinya dipenuhi melalui impor dan impor dipengaruhi oleh kurs rupiah.

Tampaknya karena selama ini rakyat telah “dihajar” oleh pencabutan subsidi BBM, listrik hingga Dirjen Pajak yang begitu agresif mengejar pajak, kali ini pemerintah berpikir saatnya untuk (sedikit) memanjakan rakyat.

Tentu yang menjadi perhatian adalah apakah kebijakan ini diambil “murni” untuk kepentingan perekonomian dalam jangka panjang, seperti tujuan pembangunan infrastruktur besar-besaran, atau lebih untuk kepentingan popularitas sesaat yang mengorbankan banyak hal, walaupun di permukaan terlihat menyenangkan? Semua ada pada keputusan pembaca untuk menilai dan memutuskan.

Referensi

Bisnis.com. 2017. Pencabutan Subsidi Listrik antara Rasion Elektrifikasi dan Ancaman Inflasi. Bisnis.com. Available at: http://industri.bisnis.com/read/20170618/44/663873/pencabutan-subsidi-listrik-antara-rasio-elektrifikasi-dan-ancaman-inflasi

Bloomberg. (2018). Bloomberg Professional. Available at: Subscription Service (Accessed: 10 May 2018)

  1. 2018. Energi Economics: Statistical Review of World Energy. Available at: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Katadata. 2015. DPR Minta Pemerintah Jelaskan Alasan Subsidi Premium Dicabut. Katadata.co.id. Available at: https://katadata.co.id/berita/2015/01/02/dpr-minta-pemerintah-jelaskan-alasan-subsidi-premium-dicabut

Kemenkeu. 2017. Data APBN. Available at: https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn

Kontan. 2014. Anggaran Subsidi BBM 2014 Sebesar Rp2.107 Trilium. Kontan. Available at: http://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-subsidi-bbm-2014-sebesar-rp-2107-triliun

Metro TV. 2018. Aturan DMO Batu Bara sedang Dimatangkan. Metro TV. Available at: http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/xkEGWwpN-aturan-dmo-batu-bara-sedang-dimatangkan

Metro TV. 2018. Akhirnya Pemerintah Teken Aturan DMO Batu Bara. Metro TV. Available at: http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/akWyWM0N-akhirnya-pemerintah-teken-aturan-dmo-batu-bara

Okezone. 2018. Sri Mulyani Subsidi Solar Dinaikkan dari Rp500 jadi Rp1000. Okezone.com. Available at: https://economy.okezone.com/read/2018/03/12/320/1871513/sri-mulyani-subsidi-solar-dinaikkan-dari-rp500-jadi-rp1-000-liter

Tirto. 2018. Langkah Jokowi Hapus 14 Proyek Strategis Nasional Dinilai Tepat. Available at: https://tirto.id/langkah-jokowi-hapus-14-proyek-strategis-nasional-dinilai-tepat-cH4Y

 

 

Kue Artis, Fenomena yang “Manis”

Oleh, Drewya Cinantyan Prasasya (Ilmu Ekonomi 2017), Staf Departemen Kajian dan Penelitian, Himiespa FEB UGM

Siapa yang tidak tahu kue artis? Produk ini sudah menguasai pasar “buah tangan”, yaitu pasar dengan produk oleh-oleh dari berbagai macam daerah di Indonesia. Seperti produk bernama scrummy hingga kue olahan modern yang diakulturasi dengan kue tradisional asal daerah tempat kue artis tersebut berada.  Sejak tahun 2014, kue artis terus berkembang hingga saat ini sudah lebih dari 20 jenis kue artis tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Salah satu contoh kota besar yang menjadi target pasar artis-artis tersebut adalah Yogyakarta. Di kota ini, terdapat tujuh toko kue artis yang aktif memasarkan produknya masing-masing.

Dampak Perkembangan Kue Artis

Menjamurnya kue artis di Indonesia juga diikuti dengan tingginya kontribusi kuliner terhadap Produk Domestik Bruto Ekonomi Kreatif Indonesia yang sebesar 41,69%. Salah satu faktor kontribusi kuliner yang besar selain dikarenakan oleh kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, namun juga karena meningkatnya inovasi-inovasi di dunia kuliner yang salah satunya adalah kue-kue artis tersebut.

Selain itu, kehadiran kue artis tentu berdampak kepada kue tradisional seperti Wingko yang berasal dari Semarang atau kue Meranti dari Medan. Dampak pertama adalah kue artis dapat menjadi insentif bagi kue tradisional untuk memberikan hasil yang lebih baik, sehingga dapat berkompetisi dengan kumpulan kue artis. Dampak lainnya yaitu kemungkinan meredupnya bisnis tradisional akibat kue tradisional tidak dapat bersaing dengan serangan “berkelanjutan” dari kue-kue artis.

Penyebab Serangan “Berkelanjutan”

Lalu, apa yang menyebabkan serangan ini “berkelanjutan”? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi suplai dan sisi permintaan. Dari sisi suplai, kita tahu bahwa pemasok dari kue artis adalah artis itu sendiri. Keinginan untuk membuka bisnis bagi selebriti bukan sesuatu yang asing lagi. Tidak sedikit selebriti berhenti dari dunia hiburan dan beralih membuka bisnis, salah satu bisnis peralihan tersebut adalah bisnis makanan penutup. Alasan para artis membuka jenis bisnis ini didorong oleh keinginan merasa aman dalam hal pemasukan yang didapat dari pekerjaan yang mereka miliki. Rasa aman ini sesuai dengan teori Life-Cycle Hypothesis.

Life-Cycle Hypothesis adalah teori yang dikemukakan oleh Franco Modigliani pada tahun 1957. Teori ini menyatakan bahwa seorang individu berkeinginan untuk mengamankan konsumsinya, baik untuk saat ini, maupun untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Hal ini berujung dengan keinginan para selebriti untuk mendapatkan pendapatan yang tetap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, selebriti memulai bisnis-bisnis tersebut untuk mempertahankan keamanan konsumsi mereka pada saat ini dan yang akan datang.

Kemudian, dari sisi permintaan. Peningkatan permintaan kue artis ditandai dengan pasar yang semakin besar. Setiap tahun selebriti tak hentinya mengeluarkan produk andalannya dan ketika produk baru debut, masyarakat dengan sigap mengantri. Adakah alasan yang mendorong masyarakat untuk terus “mengonsumsi”?

Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan primer yang perlu dipenuhi dan salah satu kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pangan. Namun, kebutuhan primer dapat berubah menjadi hal yang merugikan apabila tindakan tersebut beradaptasi menjadi tindakan ekonomi yang irasional. Tindakan ekonomi irasional dapat didefinisikan menjadi setiap tindakan manusia yang dikiranya menguntungkan tetapi kenyataanya merugikan. Faktor manusia bertindak ekonomi irasional salah satunya disebabkan oleh pengaruh seorang idola.

Pengaruh dari seorang idola memberikan dampak besar terhadap permintaan sebuah produk. Contoh yang sederhana, apabila seorang siswa berasal dari Jogja sebut saja bernama Grace. Grace menggemari seorang aktor yang berasal dari korea. Lalu, aktor ini menjadi sebuah duta dari sampo khusus untuk rambut yang di warnai. Grace yang mengagumi aktor tersebut dengan mudahnya membeli sampo yang didutai oleh aktor favoritnya, meskipun rambut Grace tidak diwarnai. Contoh tersebut tentunya tidak rasional, karena Grace pada akhirnya tidak dapat menarik nilai guna dari sampo yang ia beli.

Tindakan irasional tersebut di alami oleh penggemar para selebriti yang melakukan bisnis kue artis. Hanya dengan menaruh nama mereka dalam kemasan, para penggemar dapat secara irasional terus mengonsumsi. Konsumsi yang tinggi akan mendorong tingkat permintaan. Dengan permintaan yang tinggi, pasar secara otomatis menaikkan harga. Kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1630 di Belanda. Fenomena ini memiliki istilah “Tulip Mania”, suatu peristiwa dimana bunga tulip mengalami peningkatan harga yang tajam dan jatuh secara tiba-tiba.

Jatuhnya Bisnis Kue Artis

Seorang ekonom bernama Hyman P. Minsky membuat teori yang berdasarkan dengan ketidakstabilan finansial. Minsky menghubungkan interaksi antara ketidakstabilan finansial dengan kondisi ekonomi. Minskuy menjelaskan teori ekonomi Bubble, yaitu teori yang menjelaskan suatu kejadian ketika nilai atau harga suatu barang meningkat tajam namun secara tiba-tiba jatuh. Layaknya gelembung yang ditiup perlahan menjadi besar dan setelah mencapai titik maksimum, gelembung itu akan meletus. Minsky menjelaskan 5 tahap terjadinya sebuah gelembung ekonomi pada suatu produk.

Tahap pertama disebut displacement, pada saat sebuah inovasi muncul berbentuk produk yang menarik perhatian konsumen dan investor. Investor mulai memberikan investasi terhadap produk tersebut. Selanjutnya adalah Boom, harga terhadap produk secara perlahan meningkat dan semakin banyak penjual yang masuk ke pasar ini. Tahap ketiga ialah Euphoria, yaitu tahap ketika para konsumen tidak memedulikan lagi harga dari barang tersebut dan secara irasional tetap mengonsumsi.

Setelah itu, tahap Profit Taking, yaitu tahap yang berbahaya.  Layaknya gelembung yang sudah siap meletus, harga barang sudah sangatlah tinggi dan konsumen semakin irasional dalam membuat keputusan. Tahap terakhir adalah Panic, pada tahap ini gelembung sudah meletus. Harga yang tinggi, tiba-tiba jatuh menyebabkan kerugian yang luar biasa dialami oleh konsumen maupun investor. Apabila 5 tahap tersebut dikaitkan dengan serbuan kue artis, untuk mencapai tahap ke 5 memang masih belum pasti, karena harga dari kue artis belum naik secara tajam, serta, tindakan ekonomi masyarakat yang masih rasional dalam menentukan pilihan.

Namun, jatuhnya bisnis kue artis juga dipengaruhi oleh tingkat utilitas konsumen. Asumsikan konsumen pada saat ini memiliki tindakan ekonomi rasional, yaitu apabila seorang konsumen membuat keputusan yang bersifat rasional maka marginal utility mereka akan meningkat dan kemudian berkurang. Marginal utility adalah tambahan utilitas (kepuasan) pada saat seorang individu menambah konsumsinya dengan satu unit produk. Marginal utility yang meningkat kemudian akan berkurang hingga menyentuh titik maksimum, yaitu ketika utilitas maksimum.

Namun, pada kondisi utilitas maksimum, marginal utility sama dengan 0. Dari titik maksimum, marginal utility akan terus mengalami penurunan dan menjadi negatif. Dengan tingkat utilitas yang berkurang, maka konsumen akan secara perlahan berhenti mengkonsumsi produk tersebut. Akibatnya adalah masyarakat berhenti membeli kue artis dan bisnis kue artis akan terancam diberhentikan.

Berdasarkan paparan di atas, perkembangan kue artis yang pesat ini memang tidak bisa dihindari dan kontribusi yang diberikan terhadap PDB Ekonomi Kreatif Indonesia perlu diberikan apresiasi. Penyebarannya yang menjangkau seluruh kota besar di Indonesia memang memberikan dampak terhadap bisnis makanan tradisional, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya potensi wisata daerah yang ditempati.  Terdapat berbagai spekulasi jatuhnya bisnis kue artis, namun untuk saat ini alangkah lebih baiknya apabila kita menikmati terlebih dahulu fenomena manis ini tanpa mengkhawatirkan resiko jatuhnya bisnis ini suatu saat nanti.

Referensi:

Badan Pusat Statistik. (2017). OPUS BEKRAF OUTLOOK 2017.

Goodwin, Harris, Nelson, Roach & Torras. (2018). Economic Behaviour and Rationality. Microeconomics in Context, 4th Edition — Sample Chapter for Early Release

Pettinger, Tejvan. (2017). Life Cycle Hypothesis. Dipetik April 25, 2018, dari Economics Help: https://www.economicshelp.org/blog/27080/concepts/life-cycle-hypothesis/

Investopodia Staff. (n.d.). 5 Steps of Bubble. Dipetik April 25, 2018, dari Investopodia: https://www.investopedia.com/articles/stocks/10/5-steps-of-a-bubble.asp

Varian, H. (2010) Intermediate Microeconomics 9th Edition. Chapter 4: Utility.

Memahami Keseimbangan Alam Semesta ala Thanos, Refleksi Avengers Infinity War

Oleh: Muhammad Faisal Abda’oe, (Ilmu Ekonomi 2016), Wakil Kepala Departemen Kajian dan Penelitian Himiespa FEB UGM

“This universe has finite its resources, if life is left unchecked, life will cease to exist. It needs correcting.”

“When I’m done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced, as all things should be.”

Kurang lebih itulah yang dikatakan salah satu tokoh antagonis Marvel, Thanos, dalam film Avengers: Infinity Wars. Di sekuel Avengers tersebut, Thanos sangat fanatik dan ambisius akan misinya untuk mengumpulkan infinity stone, meskipun harus mengorbankan separuh populasi alam semesta. Thanos sendiri merupakan seorang tokoh fiksi Marvel buatan Mike Friedrich yang pertama kali diterbitkan di komik Marvel pada tahun 1973.

Ia lahir di Titan, salah satu bulan dari Planet Saturnus. Sejak remaja, ia tertarik dengan paham nihilism, yaitu sebuah paham yang mempercayai bahwa kehidupan tidak memilki arti. Thanos menjadi salah satu tokoh yang mempercayai bahwa keseimbangan alam semesta memerlukan pengorbanan yang begitu besar, genosida setengah populasi alam semesta. Dengan sumber daya alam yang terbatas sedangkan populasi manusia terus menerus bertambah, kehidupan alam semesta akan menjadi tidak seimbang.

Gagasan tersebut tidak jauh berbeda dengan pemikiran salah satu ekonom pelopor teori pertumbuhan yaitu Thomas Robert Malthus. Malthus merupakan seorang alumni Cambridge yang memiliki keahlian di bidang ekonomi politik dan demografi. Salah satu tulisannya yang terkenal berjudul “The Principle of Population“.

Malthus sendiri mengamati bagaimana peningkatan dalam produksi makanan suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan berdampak pada peningkatan populasi. Namun, terdapat perbedaan diantara kecepatan pertumbuhan sumber daya (makanan) dengan pertumbuhan manusia.

Pertumbuhan sumber daya cenderung stabil dan stagnan, sedangkan pertumbuhan jumlah manusia bersifat eksponensial. Pertumbuhan sumber daya diilustrasikan dengan pola baris deret aritmatika sedangkan pertumbuhan jumlah manusia memiliki pola deret geometri.

Dengan kecepatan pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibandingkan sumber daya, Malthus memprediksi akan terjadi suatu bencana di masa depan ketika sumber daya tidak mampu lagi menyejahterakan populasi yang ada. Karena pertumbuhan populasi telah melebihi pertumbuhan sumber daya, sehingga tercipta malapetaka dan kelaparan. Kondisi ini disebut dengan “Malthusian Trap“.

Dengan basis model pertumbuhan populasi:

Dan basis model pertumbuhan sumber daya makanan:

Malthusian Trap dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada daerah sebelah kanan titik merah, pertumbuhan populasi melebihi pertumbuhan sumber daya. Akibatnya adalah tidak tercukupinya ketersediaan pangan untuk seluruh populasi. Singkatnya, jumlah populasi merupakan sumber kehancuran.

Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran beberapa ekonom pertumbuhan, seperti Robert Solow yang menggunakan spesifikasi model Cobb-Douglas. Namun, gagasan Solow sedikit berbeda, dimana tidak semua manusia merupakan tenaga kerja (N menjadi L). Solow juga lebih memperhatikan aset bersifat Kapital daripada Tanah (L menjadi K).

Argumen Solow yang beririsan dengan gagasan Malthus adalah terkait steady-state ketika break-even investment dengan model:

Melalui model tersebut, Solow menyatakan bahwa negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan capital dan income per worker yang lebih rendah.

Namun, banyak kritik yang dilontarkan baik terhadap Robert Malthus maupun teori pertumbuhan Robert Solow oleh Karl Marx, Friedrich Engels, Henry Gorge, Julian Simon, dan lain-lain. Kritik-kritik tersebut dilontarkan karena Malthus menyamakan manusia dengan hewan, dimana dalam kenyataannya terdapat apa yang disebut dengan technological progress.

Manusia dibekali dengan akal dan pengetahuan agar dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah sumber daya. Malthus tidak memperhatikan aspek-aspek teknologi seperti kemajuan di bidang medika, sains, family planning (kontrasepsi), dan hal-hal lain yang mempengaruhi pengurangan tingkat fertilitas.

Beberapa program dunia yang merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs) dan green movement merupakan salah satu upaya untuk menghindari ramalan Malthus. Lebih lanjut, teori pertumbuhan New Endogenous Growth Theory yang diprakarsai oleh beberapa ekonom seperti Kenneth Arrow, Paul Romer, Robert Lucas, dan lain-lain mengatakan bahwa populasi tidak hanya membawa malapetaka.

Pertumbuhan dapat menjadi suatu berkah apabila dapat dikelola dengan baik. Bahkan, beberapa negara maju sedang mengalami perlambatan pertumbuhan yang sebagian disebabkan oleh berkurangnya tenaga kerja produktif. Sedangkan negara berkembang dengan tingkat populasi yang tinggi sedang diramalkan mengalami kondisi yang disebut dengan bonus demografi yang disebabkan melimpahnya tenaga kerja usia produktif di masa yang akan datang (populasi).

Namun tentunya, hal tersebut akan sangat bergantung terhadap tingkat human capital, knowledge dan produktivitas yang dimiliki oleh tenaga kerja dan penduduk di negara tersebut, yang mana salah satunya adalah Indonesia.

Jadi, pilih Thanos atau Avengers?

References:

Malthus T.R. 1798. An Essay on the Principle of Population, in Oxford World’s Classics  reprint. p. 61, end of Chapter VII

Mankiw. Gregory N. 2013. Macroeconomics 9th Edition. New York: Worth Publishers.

Tisdell Clem. 2015. The Malthusian Trap and Development in Pre-Industrial Societies: A View   Differing from the Standard One. University of Queensland. Retrieved 26 February   2017.

World Bank. 2017. World Bank Data.

Perang Dagang, Berkah atau Bencana?

Oleh: M. Nabiel Arzyan, Ilmu Ekonomi 2016, Staf Departemen Kajian dan Penelitian Himiespa FEB UGM 2018

It doesn’t matter whether a cat is black or white, as long as it catches mice.”

Kalimat tersebut dilontarkan oleh Deng Xiaoping, tokoh komunis Tiongkok, yang melakukan liberalisasi perdagangan di Tiongkok pada tahun 1978. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa kebijakan ekonomi jangan dipandang dari perspektif ideologi, melainkan murni kebijakan. Tiongkok yang menganut sistem politik komunis harus menerapkan perdagangan bebas agar tetap mampu “menangkap tikus”.

Beberapa dekade kemudian, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mencoba meniru kebijakan dari Deng Xiaoping. AS yang terkenal dengan perdagangan bebas beralih menjadi proteksionis. Trump seolah ingin menerapkan “cat theory” yang sempat membawa ekonomi Tiongkok tumbuh 2 digit. Dewasa ini, Amerika Serikat melancarkan perang dagang dengan Tiongkok sebagai bukti dari kebijakan proteksionis.

Perang Dagang

Pada Maret 2018 lalu, Trump mengumumkan jika AS akan mengenakan tarif impor 25 persen pada baja dan 10 persen pada aluminum. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi impor baja dan aluminum dari negara lain. Namun, baja dan aluminum dari Kanada dan Meksiko mendapatkan pengecualian. Selain itu, secara spesifik pemerintah AS juga menerapkan tarif impor terhadap 1300 produk dari Tiongkok senilai 60 milyar USD per tahunnya.

Tiongkok pun tidak tinggal diam. Pemerintah Tiongkok merespon dengan mengenakan tarif impor terhadap 128 produk dari AS yang setara dengan 3 milyar USD per tahunnya.  Berbagai produk AS sendiri mendapatkan tarif yang bervariasi. Misalnya daging babi dan aluminum mendapatkan tambahan tarif 25 persen sedangkan produk anggur dan buah 15 persen. Adanya perang tarif antara 2 negara ekonomi terbesar berpotensi mengubah pola perdagangan internasional. Selain itu, negara lain juga berpotensi terseret kepada arus “neo-proteksionisme”.

Bermula dari Defisit

Sejak liberalisasi perdagangan di tahun 1980an, neraca perdagangan AS justru mengalami tren defisit yang memburuk. Defisit neraca perdagangan AS pada tahun 1986 sebesar 145 milyar USD meningkat drastis menjadi 811 milyar USD pada 2017. Defisit perdagangan bisa bermanfaat bagi konsumen AS karena mampu membeli produk dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, defisit perdagangan juga bisa diartikan produsen AS kalah kompetitif dengan produsen luar.

Melihat hal tersebut, Donald Trump sangat menyoroti industri domestik yang kalah bersaing. Tiongkok sendiri merupakan negara penyumbang defisit perdagangan terbesar bagi AS. Sejak tahun 1986, AS memiliki tren defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok yang terus memburuk. Pada 2017, AS memiliki defisit perdagangan dengan Tiongkok sebesar 375 milyar USD. Jauh lebih tinggi dibandingkan defisit Amerika Serikat dengan Jepang (69 milyar USD), Meksiko (71 milyar USD), ataupun Uni Eropa (151 milyar USD).

Dampak ke Indonesia?

Dari sisi perdagangan internasional, Indonesia tidak perlu khawatir akan adanya perang dagang. Pengenaan tarif baja dan aluminum dari AS dan Tiongkok tidak berdampak langsung terhadap Indonesia. Hal ini dikarenakan proporsi perdagangan baja dan aluminum Indonesia relatif kecil. Total nilai impor besi dan baja Indonesia terhadap total impor hanya 5,5 persen. Sedangkan total nilai ekspor besi dan baja Indonesia terhadap total ekspor hanya 0,02 persen.

Namun, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai jika pengenaan tarif tersebut merambat ke sektor lain. Seperti Uni Eropa yang berencana melarang impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dari negara Asia termasuk Indonesia. Wacana tersebut semakin memanas bersamaan dengan AS yang menabuh genderang perang dagang dengan Tiongkok. Ekspor CPO Indonesia merupakan komoditas ekspor dengan nilai tertinggi sebesar 14 milyar USD. Larangan impor CPO oleh Uni Eropa dikhawatirkan akan mengganggu kinerja ekspor dari Indonesia.

Celah dalam Perang Dagang

Perang dagang justru bisa dijadikan momentum pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional. Indonesia perlu memperhatikan ekspor ke negara non-tradisional seperti Bangladesh, Filipina, Mesir, Pakisan, Rusia, Vietnam, atau negara lainnya yang perekonomiannya sedang tumbuh. Negara  tradisional seperti seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa yang perekonomiannya melambat akan menjadi hambatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspornya.

Antara tahun 2013 hingga 2017, nilai ekspor Indonesia ke sejumlah negara non-tradisional mengalami tren yang positif (lihat grafik 1). Fakta menarik adalah 2 negara yang menjadi sasaran ekspor Indonesia merupakan Filipina dan Vietnam yang juga tergabung dalam ASEAN Economic Community. Maka, Indonesia perlu mengoptimalkan kerjasama regional untuk menggenjot ekspornya.

“Lampu Kuning” di Pasar Keuangan

Jika perang dagang memberi peluang baru terhadap sektor perdagangan internasional Indonesia, dampak negatif perang dagang justru muncul di sektor keuangan. Pertama, perang dagang yang menguatkan ekonomi domestik AS menyebabkan The Fed (bank sentral AS) menaikkan suku bunganya. Implikasinya, investasi di AS jauh lebih menarik dibandingkan di Indonesia. Pada kuartal 4 2017, kinerja investasi Indonesia menurun seiring dengan semakin kuatnya indikasi  naiknya suku bunga The Fed hingga 4 kali di tahun 2018 (lihat grafik 2)

Pengumuman tarif impor oleh AS pada 1 Maret 2018 juga berdampak pada penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar (lihat grafik 3). IHSG yang sempat menembus rekor di kisaran 6.600, namun turun cukup tajam menjadi 6.188 di akhir Maret 2018. Demikian pula dengan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang pada akhir Maret menembus 13.756.

Bahkan, rupiah sempat menembus 13.804 pada 20 April 2018. Meskipun dampak ini diperkirakan hanya ada dalam jangka pendek, pemerintah perlu tetap mencari respon kebijakan yang tepat jika tidak ingin kondisi semakin memburuk.

Epilog

Terlepas dari kontroversi perang dagang, kita harus tetap bersikap adil dan mengedepankan rasionalitas dalam menyikapi. Kemuculan perang dagang sekiranya tidak dapat dihindari. Alasannya adalah defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok yang kian memburuk –terlepas dari faktor politik ataupun lainnya. Indonesia dalam hal ini merasakan beberapa dampak.

Dari sisi perdagangan internasional, Indonesia bisa menjadikan perang dagang sebagai momentum untuk mencari pasar ekspor non-tradisional. Sebaliknya, Indonesia perlu waspada dampaknya di pasar keuangan. Penurunan IHSG dan depresiasi Rupiah adalah contoh nyatanya. Lalu, apakah perang dagang mendatangkan keuntungan atau justru menjadi bencana katastrofik? Kesimpulan ada di tangan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2018). Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR).

Bank Indonesia. (2018). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI).

Gros, D. (2018). Trade Wars in a Winner Take-All World. Retrieved from Project Syndicate

Hastiadi, F. (2018). Tabuhan Genderang Perang Dagang Trump. Retrieved from CNBC

IDX. (2018). IDX Monthly Statistic. Retrieved

Kementerian Perdagangan. (2015). Peluang Ekspor Indonesia di Pasar Negara-Negara Non Tradisional. Retrieved from BPPP Kemendag

U.S Census Bureau. (2018). U.S Trade in Goods By Country.

Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan, dan Neo Kerakyatan

Oleh: Ghifari Ramadhan Firman, Ilmu Ekonomi 2016, Staf Ahli Departemen Kajian dan Penelitian HIMIESPA 2018

“Ekonomi Kerakyatan Sudah Mati!”

Begitulah ucapan seorang teman kepada penulis dalam sebuah forum. Begitu menggebu-gebu, ia mengatakan bahwa kebijakan yang ada saat ini tidak lagi memihak rakyat dan tidak sesuai dengan Pancasila. Ekonomi kerakyatan telah hilang dari diskursus dan ditinggalkan. Baginya, Pancasila hanya merupakan “narasi kosong”, yaitu dapat dimaknai berbeda tergantung subjektivitas.

Mungkin, ada benarnya bahwa Pancasila merupakan narasi kosong. Maklum, Pancasila dibuat untuk mengakomodir kepentingan berbagai golongan dan pemahaman sehingga dapat diartikan berbeda – beda. Namun, pernyataan bahwa ekonomi kerakyatan telah mati sekiranya kurang tepat.

Masih eksisnya Pancasila, pembukaan UUD 1945 serta UUD 1945 merupakan bukti bahwa ekonomi kerakyatan masih bertahan. Selain itu, tanpa kita sadari, ekonomi kerakyatan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan muncul dalam bentuk baru.

Ekonomi Kerakyatan

Seringkali, masyarakat masih bingung dengan istilah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila sendiri adalah suatu pemahaman ekonomi yang dijiwai oleh sila-sila didalam Pancasila. Ekonomi Pancasila bersifat normatif, artinya penjabaran serta pemaknaannya sesuai dengan tuntutan waktu. Sedangkan, ekonomi kerakyatan adalah wujud konkret ekonomi Pancasila, yaitu sesuai dengan tuntutan masyarakat serta perkembangan zaman.

Hal ini membuat konsep ekonomi kerakyatan menjadi relevan karena bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan keadaan zaman. Ekonomi kerakyatan (yang merupakan wujud ekonomi Pancasila) merupakan konsep ekonomi pasar. Namun, terkendali dengan pengendalinya yaitu Pancasila [1].

Konsep ekonomi yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dimpimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep pembangunan dalam ekonomi kerakyatan tidak serta merta menggunakan konsep trickle-down effect. Ekonomi kerakyatan menjunjung pertumbuhan disertai pembangunan masyarakat kelas bawah dan pedesaan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pedesaan merupakan lapisan masyarakat yang paling rawan terhadap kemiskinan.

Melihat data kemiskinan di Indonesia, ide tentang membangun masyarakat pedesaan merupakan ide yang penting. Sekitar 60 persen masyarakat miskin berada di wilayah pedesaan, dan sisanya sekitar 30 persen berada di wilayah perkotaan. Walaupun begitu, bukan berarti pemberantasan kemiskinan di perkotaan dipandang sebelah mata.

Selain pengentasan kemiskinan, ekonomi kerakyatan memandang penting pemerataan pembangunan. Almarhum Mubyarto, mantan guru besar Universitas Gadjah Mada dan seorang tokoh ekonomi kerakyatan, menyatakan bahwa pemerataan diperlukan untuk menciptakan dua macam keadilan, yaitu keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Almarhum Mubyarto merujuk pada konsep yang diutarakan oleh Aristoteles, yaitu commutative justice dan distributive justice.

Keadilan ekonomi yang merupakan penjabaran dari commutative justice, yaitu kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan, keadilan sosial sesuai dengan distibutive justice merupakan keadilan dalam pendistribusian hasil kegiatan produksi atau pendapatan nasional.

Hal ini kemudian disebut redistribution with growth, yaitu pemahaman dimana keadilan diwujudkan bukan hanya melalui instrumen fiskal, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat kecil dengan memberikan ruang yang lebih besar. Tujuannya, agar dapat berpartisipasi lebih dalam perekonomian.

Pendekatan yang kemudian digunakan berupa people centered developmentPeople centered development adalah suatu pendekatan yang merespon kebutuhan masyarakat secara spesifik. Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai makhluk ideologis dan memiliki nilai sejarah dalam memberdayakan masyarakat tersebut (Daley 1990).

Ideologi, kultur, cara hidup, serta cita-cita masyarakat menjadi variabel pertimbangan dalam melakukan pembangunan. Pembangunan disesuaikan dengan aspek kualitatif masyarakat, bukan masyarakat yang menyesuaikan dengan model pembangunan. Sehingga, efek pembangunan menjadi lebih terasa dan meminimalisir termarjinalkannya masyarakat.

Selain keadilan ekonomi dan pemerataan, ekonomi kerakyatan juga fokus dalam pembangunan manusia. Karena pembangunan manusia tercantum dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan manusia dilakukan melalui aspek kesehatan serta pendidikan, guna menciptakan masyarakat yang adil makmur seutuhnya.

Bentuk Baru Ekonomi Kerakyatan

Jika kita merujuk pemaparan ekonomi kerakyatan pada sub bab sebelumnya, maka tidak sepenuhnya benar menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan telah mati. Banyak program pemerintah saat ini dikhususkan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan. Meskipun tidak menggunakan slogan ekonomi kerakyatan secara eksplisit, tetapi program ini secara tidak langsung menganut asas ekonomi kerakyatan.

Pada zaman orde baru, kita mengenal berbagai program untuk membantu masyarakat pedesaan. Seperti Padi Sentra (1959 — 1965), BIMAS (1965 — 1985), KUT (1985 — 1999) yaitu program kredit untuk para petani, serta IDT (1993 — 1997), sebuah program yang menyediakan kredit mikro di desa pada level individu. Program-program ini merupakan bukti nyata dari ekonomi kerakyatan.

Dewasa ini, banyak program-program yang hadir untuk membantu masyarakat lapisan bawah. Seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yaitu sebuah program transfer dana untuk desa yang kemudian dipergunakan kelompok masyarakat penerima terkait dengan memenuhi berbagai kebutuhannya.

Masyarakat dipersilahkan untuk bebas menggunakan dana yang diberikan, asal masih dipergunakan untuk kepentingan banyak orang. Seperti memperbaiki sekolah, membayar bidan, dan lain sebgainya. PNPM tidak hanya diperuntukkan kepada masyaraat pedesaan, tetapi juga masyarakat perkotaan, yaitu dengan rincian 75 persen kelompok masyarakat penerima berasal dari desa, dan sisanya 25 persen berada di perkotaan (Resosudarmo 2017).

PNPM juga memiliki sub program seperti PNPM Generasi. Program ini terbukti dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan suatu kelompok masyarakat (Olken et al. 2014).

Selajutnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program conditional cash transfer, yaitu program transfer uang tunai berkriteria kepada rumah tangga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan (Nazara dan Rahayu 2013). PKH mulai diterapkan pemerintah pada tahun 2007 dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PKH secara spesifik ditargetkan untuk rumah tangga yang didalamnya terdapat ibu hamil, balita dan anak usia sekolah (Satriawan 2016). Tahun 2012, program PKH telah diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga penerima PKH sebesar 3.5 juta, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 6 juta rumah tangga, dan ditargetkan tahun 2018 rumah tangga penerima mencapai 10 juta rumah tangga.

PKH terbukti meningkatkan konsumsi masyarakat perkapita, partisipasi sekolah dasar dan menenegah, pemerikasaan kehamilan serta imunisasi (Satriawan 2016).

Kemudian Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN – PBI). JKN — PBI merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khusus untuk masyarakat miskin dan dibebaskan dari biaya bulanan. Tujuan dari diadakannya JKN — PBI untuk membantu masyarakat tidak mampu untuk mengakses kesehatan. Hingga tahun 2016, total 92 juta masyarakat terdaftar dalam JKN — PBI (World Bank 2016).

Program lainnya yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sekarang bernama Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan program transfer uang kepada siswa tidak mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan bersekolah seperti seragam, sepatu, buku dan lain — lain.

Program ini merupakan komplemen dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah siswa/i Indonesia. Pada tahun 2016, PIP telah mencakup 19.5 juta siswa dengan total alokasi dana mencapai 10.5 triliun rupiah.

Program-program yang ada saat ini didukung dengan basis data yang komprehensif dan aktual, yaitu Basis Data Terpadu (BDT). BDT dinisiasi oleh BPS dan TNP2K guna tercipta basis data aktual yang mencakup 40 persen lapisan masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi terendah, yaitu 24 juta rumah tangga dan 96 juta individu (TNP2K, 2018). BDT juga diperbarui pada tahun 2015.

Tujuan dari dibentuknya BDT agar program pemerintah berjalan efektif menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan layak mendapat program pemerintah. Dalam rangka meningkatkan tingkat ketepatan sasaran program, selain menggunakan BDT, pemerintah juga mengeluarkan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

Kegunaan dari kartu ini agar identifikasi masyarakat penerima bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Sehingga, mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran program dan praktik KKN.

Neo Kerakyatan

Tidak sepenuhnya benar mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sudah mati. Berbagai program pemerintah saat ini hadir membawa nilai-nilai Pancasila, namun dengan bentuk baru serta pelaksanaan program yang lebih baik didukung dengan basis data yang mumpuni. Selain itu, hadirnya lembaga ad hoc seperti TNP2K yang melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam pemberantasan kemiskian dan melakukan evaluasi program merupakan bentuk baru ekonomi kerakyatan.

Di lain sisi, penggunaan metode-metode ekonomi terkini seperti randomized control trial guna melakukan evaluasi program (impact evaluation) juga merupakan penegasan bahwa ekonomi kerakyatan hadir dalam ranah yang lebih teknis serta mengikuti perkembangan zaman.

Kemudian, munculnya femomena sociopreneur menarik untuk diamati. Karena sociopreneur hadir tidak hanya untuk mengembangkan bisnis, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dan memecahkan permasalahan sosial yang ada. Aktor-aktor sociopreneur bisa dikatakan pelaku ekonomi kerakyatan model baru. Walaupun begitu, bukan berarti tidak ada kekurangan.

Ekonomi kerakyatan masih belum dapat memecahkan permasalahan keadilan dalam partisipasi masyarakat lapisan bawah dalam perekonomian. Koperasi, sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, harus ditingkatkan perannya. Persoalan yang muncul adalah apa yang sebenarnya terjadi dengan koperasi dan apa yang harus dikakukan? Langkah konkret apa yang dapat dilakukan?

Namun, perlu diperhatikan bahwa koperasi bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan peran masyarakat lapisan bawah dalam perekonomian. Terobosan baru dilakukan dengan mengimplementasikan penggunaan teknologi digital. Seperti kebijakan inklusi keuangan, microfinance, serta branchless banking.

Kebijakan-kebijakan ini menarik untuk dikawal mengingat umurnya yang tergolong muda dan penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi juga efektifitas. Selain itu, implementasi pasal 33 UUD 1945 perlu dikaji kembali relevansinya. Bagaimana secara konkret implementasi poin sumber daya alam digunakan sebaik-baiknya digunakan untuk kepentingan rakyat. Apakah ide nasionalisasi masih relevan, ataukah ada jalan alternatif lain untuk mewujudkan pasal 33 UUD 1945?

Kemudian kualitas birokrasi beserta institusi yang masih buruk beserta praktek KKN yang masih marak menjadi tantangan bersama. Karena terbentuknya institusi serta birokrasi yang transparan, akuntabel, serta profesional merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila. Perlu ada perhatian khusus pada reformasi aparatur negara dan sistemnya.

Masih banyak pekerjaan rumah untuk kita semua dalam mengembangkan ekonomi kerakayatan di era modern. Apalagi saat ini dunia sedang dihadapkan dengan Revolusi Indsutri 4.0, yang diprediksi akan merubah tatanan perekonomian global khususnya Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa ekonomi kerakyatan merupakan bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia, karena lahir dari kebudayaan Indonesia, yaitu Pancasila.

Sehingga, agar ekonomi kerakayatan tetap eksis maka diperlukan pembaharuan pemikiran ekonomi kerakyatan. Diperlukan pembaharuan pemahaman menuju ekonomi “neo” kerakyatan guna menjawab tantangan bangsa di masa depan. Sebagai civitas akademik, sudah sepatutnya kita ikut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi “neo” kerakyatan melalui pengembangan ide yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Referensi:

Daley, Michael & Angulo, Julio. (1990). People-Centered Community Planning. Journal of the Community Development Society. 21(2). Pp 88-103

Mubyarto. (2002). Peran Ilmu Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 17 (3). Pp 233-242

Mubyarto. (1988). Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Nazara, Suahasil & Rahayu, S. (2013). Program Keluarga Harapan (PKH): Indonesian Conditional Cash Transfer Programme. IPC Research Brief no 42

Olken, Benjamin et al. (2014). Should Aid Reward Performance? Evidence from a Field Ecperiment on Health and Education in Indonesia. American Economic Journal: Applied Economics. 6(4). Pp 1 – 34

Resosudarmo, Budy P. (2017). Rural Development in Indonesia. Dipresentasikan pada Mubyarto Public Policy Forum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Mei 2017.

Satriawan, Elan. (2016). Evaluating Longer-term Impact of Indonesia’s CCT Program: Evidence from A Randomised Control Trial. Dipresentasikan pada JPAL SEA Conference on Social Protection, Jakarta, 12 Januari 2016.

Sumodiningrat. (1997). Mengembangkan Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Ekonomi Pancasila. Arsip Bappenas.

TNP2K. (2018). Tanya Jawab: Basis Data Terpadu. http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/basis-data-terpadu/. Diakses pada 18 April 2018.

World Bank. ( 2016). Indonesia Social Assistance Public Expenditure Review Update: Towards a Comprehensive, Integrated, and Effective Social Assistance System in Indonesia. Jakarta: The World Bank Office Jakarta

[1] Gunawan Sumodiningrat, Disampaikan pada Mubyarto Public Policy Forum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Mei 2017